Di Depan AHY, Pramono: Pak Menko, Jakarta Lebih Baik dari Washington DC

NTVNews.id , Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebut posisi Jakarta dalam indeks kota global terus menunjukkan perkembangan positif. Bahkan, di hadapan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Pramono menyatakan Jakarta saat ini memiliki peringkat yang lebih baik dibandingkan Washington DC, Amerika Serikat.

Pernyataan tersebut disampaikan Pramono saat memberikan Upacara dalam Jakarta Asset Forum & Expo 2026, yang juga dihadiri AHY di Jakarta Selatan, Selasa, 11 Agustus 2026.

Pramono mengatakan Jakarta kini berada di peringkat 71 dari 156 kota global yang dinilai dalam indeks kota global. Sementara dalam pemeringkatan ibu kota dunia, Jakarta menduduki posisi 53 dari 100 ibu kota.

"Sebagai kota indeks global, penilaian sebagai kota global, Jakarta sekarang ini menduduki peringkat 71 dari 156 kota global dunia. Jakarta sekarang ini nomor 53 dari ibu kota-ibu kota dunia dari 100 ibu kota dunia. Yang paling penting Pak Menko, Jakarta lebih baik dari Washington DC," katanya.

Selain itu, Pramono juga mengatakan perubahan status Jakarta menjadi kota global membawa tantangan sekaligus peluang baru bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, Jakarta diarahkan menjadi kota global yang inklusif dan berbudaya, meski tidak lagi menjadi ibu kota negara.

Transformasi tersebut, kata Pramono, menuntut Jakarta untuk semakin terbuka terhadap investasi, inovasi, serta kolaborasi dalam pembangunan.

“Pertemuan ini tentunya mencerminkan semangat Jakarta yang membuka diri, membangun, dan sekarang ini dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, Jakarta menjadi kota global, inklusif, berbudaya, dan tetap menyandang sebagai ibu kota negara,” ungkapnya.

AHY dan Pramono Anung (NTVNews.id/Adiansyah)

Salah satu perubahan besar yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah strategi pembiayaan pembangunan. Pramono mengatakan pembangunan Jakarta tidak bisa lagi sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kini mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan lain, salah satunya melalui skema Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

Pramono menyebut pemecahannya telah melakukan perubahan terhadap Pergub Nomor 11 Tahun 2024 yang mengatur mekanisme KLB. Menurutnya, sistem tersebut kini dibuat lebih terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui besarnya kewajiban yang harus diungkapkan oleh pengembang.

“Dulu, pembangunan Jakarta sepenuhnya bergantung pada APBD. Sekarang ini kami ubah, tidak lagi hanya sekedar mata bergantung pada APBD,” ujarnya.

Ia menilai transparansi dalam mekanisme KLB menjadi salah satu instrumen untuk mendukung pembangunan berbagai fasilitas publik di Jakarta. Ia juga mencontohkan pembangunan Taman Bendera Pusaka di Barito yang disebut sepenuhnya menggunakan pembiayaan dari skema KLB.

Menurutnya, kebijakan tersebut memungkinkan Pemprov DKI membangun ruang publik tanpa harus sepenuhnya menggunakan anggaran daerah.

"Contohnya, Taman Bendera Pusaka di Barito, 100% semuanya hasil dari KLB, Koefisien Luas Bangunan. Demikian juga yang sekarang sedang dibangun di Bundaran HI yang menghubungkan antara Pullman, Grand Hyatt, Kempinski, Mandarin di bawah, yang nanti akan masuk langsung ke MRT dan mudah-mudahan tahun depan akan selesai. Itu juga sepenuhnya dibangun dari KLB," ungkap Pramono.