Hamas Siap Ikut Pemilu Palestina yang Dijadwalkan Akhir 2026

Ntvnews.id, Gaza City/Istanbul - Hamas menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum Palestina pada akhir 2026 dengan bergabung dalam koalisi nasional yang luas, kata anggota biro politik Hamas Hussam Badran, Rabu, 13 Agustus 2026.

Dalam wawancara dengan Al-Aqsa TV, Badran mengatakan Hamas bersama mayoritas faksi dan koalisi politik Palestina menolak adanya "syarat politik atau tuntutan agar peserta pemilu menetapkan program politik tertentu".

Ia mengatakan Komisi Pemilihan Pusat Palestina dan pengadilan terus bekerja untuk "memastikan rakyat Palestina dapat memilih program politik yang mereka inginkan secara bebas".

Badran menilai pemilu mendatang sebagai "peluang bersejarah" untuk mengubah lanskap politik Palestina sekaligus "mengakhiri dua dasawarsa pengambilan keputusan sepihak dalam urusan nasional".

Menurutnya, pemilu Palestina seharusnya telah dilaksanakan sejak lama. Ia menuding kepemimpinan Palestina menetapkan waktu dan mekanisme penyelenggaraan pemilu secara sepihak.

Badran kemudian menyebut pemilu 2006 dan 2021 sebagai contoh pemilu yang diselenggarakan berdasarkan konsensus nasional.

Baca Juga: Mahmoud Abbas Pastikan Pemilu Palestina Digelar Usai Perang Gaza

Ia menegaskan rakyat Palestina memiliki "hak yang melekat" untuk menentukan pemimpin dan program politik melalui pemilu legislatif di wilayah Palestina maupun pemilihan Dewan Nasional Palestina yang disebutnya sebagai "badan perwakilan yang lebih luas bagi rakyat Palestina".

Presiden Palestina Mahmoud Abbas sebelumnya mengumumkan pemilu legislatif akan digelar pada 28 November 2026. Agenda tersebut kemudian dilanjutkan dengan pembukaan sidang Dewan Nasional serta pemilihan presiden pada 2027.

Dewan Legislatif Palestina sendiri tidak lagi aktif sejak 2007 setelah terjadi perpecahan politik dan Hamas mengambil alih kendali Jalur Gaza. Presiden Abbas kemudian membubarkan lembaga tersebut pada 2018.

Pemilu legislatif Palestina terakhir kali digelar pada 2006, atau sekitar 20 tahun lalu.

Sejak 2007, sistem politik Palestina terpecah antara Hamas yang menguasai Jalur Gaza dan Fatah yang mengendalikan Tepi Barat. Jalur Gaza sendiri menjadi sasaran serangan Israel sejak Oktober 2023, sementara Tepi Barat masih berada di bawah pendudukan Israel.

(Sumber: Antara)