Tim pencarian dan penyelamatan melakukan operasi di tengah reruntuhan bangunan yang ambruk akibat gempa bumi dahsyat berkekuatan magnitudo 7,4 di Pereira, Kolombia, pada 10 Agustus 2026. Setidaknya 132 orang tewas dan 570 lainnya terluka dalam gempa tersebut, yang menyebabkan bangunan-bangunan runtuh dan memicu operasi pencarian dan penyelamatan berskala besar di berbagai kota. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta -Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella resmi menetapkan status darurat ekonomi secara konstitusional pascabencana gempa bumi yang menerjang negaranya pada 10 Agustus lalu. Langkah krusial ini diambil bersamaan dengan pengumuman pembentukan dana khusus guna mempercepat pemulihan di wilayah-wilayah terdampak.
"Saya telah memutuskan untuk mengaktifkan status darurat ekonomi, sebuah mekanisme yang diamanatkan oleh konstitusi kita, agar dapat menangani krisis ini secara memadai," kata de la Espriella dalam pernyataan yang disiarkan saluran televisi Caracol pada Rabu (12/8).
Gempa dahsyat bermagnitudo 7,4 yang mengguncang pada Senin (10/8) pagi itu meluluhlantakkan infrastruktur secara masif. Berdasarkan pemutakhiran data resmi pemerintah, bencana ini telah menelan 265 korban jiwa, 3.494 orang luka-luka, dan 496 warga lainnya masih dinyatakan hilang.
Kerusakan fisik tercatat menerjang 53.526 rumah serta menyebabkan 140 bangunan runtuh. Fasilitas publik pun ikut terganggu secara meluas, meliputi kerusakan pada 1.819 lembaga pendidikan, 631 pusat kegiatan masyarakat, dan 179 fasilitas kesehatan.
Akses transportasi dan saniter warga juga terputus di berbagai titik. Tercatat satu jembatan penyeberangan orang hancur total, sementara 20 jembatan jalan raya, 203 ruas jalan, 44 sistem pasokan air bersih, serta lima bandara mengalami kerusakan berat.
"Ini tanpa keraguan merupakan tragedi yang sangat besar," kata sang presiden, seraya menekankan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini berfokus pada pemberian bantuan kepada korban luka serta rekonstruksi wilayah yang hancur.
Melalui penetapan status darurat ekonomi tersebut, pemerintah membentuk dana khusus yang berfungsi menampung dan menyalurkan arus bantuan, baik dari skala nasional maupun internasional. Dana ini difokuskan untuk perbaikan rumah sakit, sekolah, pemukiman warga, akses jalan, hingga fasilitas bandara.
Guna meringankan beban warga terdampak, pemerintah juga merancang paket skema bantuan ekonomi sementara. Langkah taktis ini mencakup pembebasan tagihan listrik dan air, pemberian subsidi sewa rumah bagi warga yang kehilangan tempat tinggal, penyediaan insentif pajak dan keuangan, penyaluran bantuan tunai langsung untuk keluarga rentan, hingga mekanisme dukungan bagi pelaku usaha kecil dan pedagang lokal.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
