Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya saat Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 20 (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyoroti kebiasaan sejumlah kementerian/lembaga (K/L) serta pemerintah daerah (Pemda) yang melakukan pembelian barang serupa secara terpisah. Menurutnya, pola pengadaan seperti itu perlu dihentikan karena dapat mengurangi efisiensi dan membebani anggaran negara.
"Tidak masuk akal berbagai badan, berbagai K/L, Pemerintah Daerah membeli barang yang sama dengan harga berbeda-beda bahkan lebih tinggi dari yang bisa kita capai," kata Prabowo saat berpidato dalam Rapat Paripurna DPR terkait Penyampaian RUU APBN TA 2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Agustus 2026.
Prabowo menegaskan bahwa penerapan disiplin fiskal tidak boleh berhenti setelah anggaran pemerintah disahkan. Prinsip tersebut harus diterapkan hingga tahap realisasi setiap anggaran yang dibelanjakan.
"Selama ini, terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama tapi membelinya sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda. Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang dan mungkin berbeda, jumlahnya terpecah," kata Prabowo.
"Disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan," kata Prabowo.
Baca Juga: Prabowo: Kalau Mereka Tak Mau Bayar dengan Harga yang Kita pasang, Ngga Usah Beli!
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. (TV Parlemen)
Menurut Prabowo, pengadaan yang dilakukan secara terpisah membuat daya tawar pemerintah menjadi lemah. Ia mengibaratkannya seperti ribuan pembeli yang bertransaksi tanpa adanya koordinasi satu sama lain.
"Padahal kita semua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apakah pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/ kota, pemerintah daerah. Kita adalah pemerintah Republik Indonesia," cetusnya.
Prabowo kemudian mengacu pada data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Data tersebut menunjukkan konsolidasi pengadaan pemerintah daerah menghasilkan efisiensi 20,86% pada 2025 dan 25,43% pada 2026.
"Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi, katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktik pengadaan terbaik, dapat menghasilkan efisiensi sampai 30 persen dari belanja pengadaan Rp1.200 triliun," katanya.
"Artinya efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai sekitar Rp360 triliun. Bisa bayangkan, US$20 miliar. Ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan Rp360 triliun, dan ini ada di tangan kita," ucap Prabowo.
Sebagai gambaran, Prabowo mencontohkan pengadaan layar pintar interaktif atau Interactive Flat Panel (IFP). Sebelumnya, perangkat tersebut dibeli pemerintah daerah secara sendiri-sendiri dengan harga sekitar Rp157 juta per unit.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. (TV Parlemen)
Baca Juga: Rekor! Prabowo Ungkap Ekonomi RI Semester I 2026 Tertinggi dalam 13 Tahun, 5,45 Persen
Setelah pengadaan dikonsolidasikan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pemerintah dapat memperoleh perangkat tersebut dengan harga Rp26 juta per unit. Dengan demikian, penghematannya hampir enam kali lipat.
"Setelah pembelinya kita konsolidasikan di Kementerian Dikdasmen, kita dapat beli dengan harga Rp26 juta per unit. Ini penghematan hampir 6 kali," ungkap Prabowo.
"Ini riil Rp157 juta beli dengan harga Rp26 juta, termasuk ongkos kirim dan pasang sampai ke tempat terpencil, terluar, dan tertinggal. Karena itu, saya melaporkan di sini, pemerintah akan segera mengonsolidasikan pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita kan tingkatkan LKPP menjadi badan pemerintah, untuk itu kita minta dukungan DPR yang saya hormati," ucapnya.
Ke depan, Prabowo mengatakan kebutuhan pengadaan dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan dikumpulkan dan diselaraskan. Spesifikasi barang akan dibuat standar, volume kebutuhan digabungkan, sedangkan proses pengadaan dilakukan secara digital agar lebih transparan dan kompetitif.
"Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri," tukasnya.
Prabowo menilai penghematan anggaran dari konsolidasi pengadaan dapat dialihkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari perbaikan sekolah hingga pembangunan fasilitas kesehatan.
"Setiap Rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang kelas tambahan yang dapat diperbaiki, Puskesmas tambahan yang dapat direnovasi, rumah sakit tambahan yang dapat dibangun, dan kehidupan rakyat yang dapat ditingkatkan," tegas Prabowo.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
