Israel dan Dewan Perdamaian Sepakati Dua Kelompok Kerja untuk Gaza

Ntvnews.id, Istanbul - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersama Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang mendapat dukungan Amerika Serikat (AS) menyepakati pembentukan dua kelompok kerja untuk menangani isu pelucutan senjata dan demiliterisasi di Jalur Gaza pada Senin, 17 Agustus 2026.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan yang dihadiri Netanyahu, utusan sekaligus menantu Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner, serta Direktur Dewan Perdamaian Nickolay Mladenov. Kantor Netanyahu menyampaikan hasil pertemuan tersebut melalui sebuah pernyataan di akun X.

"Perdana Menteri dan Dewan Perdamaian melakukan diskusi yang mendalam dan konstruktif. Disepakati untuk membentuk dua kelompok kerja," tutur kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan yang diunggah di akun X.

Kelompok kerja pertama akan menangani persoalan "pelucutan senjata dan demiliterisasi Gaza". Israel dan Dewan Perdamaian disebut berkomitmen agar proses tersebut "dilakukan segera dan diselesaikan sebelum rekonstruksi apa pun terjadi di Gaza."

Sementara kelompok kedua akan menangani kebutuhan "sanitasi, air bersih, dan masalah kesehatan masyarakat lainnya bagi penduduk Gaza" yang turut berdampak terhadap masyarakat di Israel.

Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair juga dilaporkan hadir dalam pertemuan tersebut. The Times of Israel menyebut kehadirannya berdasarkan keterangan dari sumber yang tidak disebutkan namanya.

Baca Juga: Hamas Minta AS Tekan Netanyahu untuk Sepakati Roadmap Perdamaian Gaza

Demiliterisasi dan verifikasi

Kushner mengatakan pertemuan dengan Netanyahu yang berlangsung hampir empat jam berjalan "sangat, sangat baik". Keduanya juga membahas sejumlah kesalahpahaman mengenai peta jalan perdamaian.

"Saya kira ada beberapa kekhawatiran yang valid yang mereka sampaikan dan berhasil mereka atasi," kata Kushner kepada Fox News.

Ia menegaskan AS tidak akan mengizinkan proses rekonstruksi di Gaza dimulai sebelum demiliterisasi wilayah tersebut diselesaikan.

Menurut Kushner, kebijakan itu tidak akan membatasi "hak Israel untuk membela diri" apabila menghadapi ancaman yang bersifat segera. Ia memperkirakan proses penghapusan senjata dan pengisian terowongan dapat dimulai paling cepat dalam 30 hari, sedangkan kemajuan yang lebih besar diharapkan terlihat dalam 60 hingga 90 hari berikutnya.

Kushner menggambarkan kesepakatan tersebut sebagai situasi yang "sama-sama menguntungkan". Ia mengatakan apabila Hamas memenuhi komitmennya, "ancaman keamanan yang sangat besar" dapat dihilangkan. Namun, jika Hamas tidak menjalankan komitmennya, Israel akan mendapatkan "lebih banyak dukungan dari AS dan pihak lainnya untuk menyelesaikan tugas tersebut."

Pertemuan dengan Netanyahu dilakukan setelah Kushner bersama Mladenov dan Blair mengunjungi Kairo, Mesir, pada Minggu. Dalam kunjungan tersebut, mereka membahas persoalan serupa dengan para pejabat Hamas.

Terkait pertemuannya dengan pejabat Hamas, Kushner mengatakan kelompok tersebut "mengatakan semua hal yang benar". Meski demikian, ia mengaku sulit mempercayai organisasi yang menurutnya melakukan "kekejaman mengerikan".

Ia menyatakan pemerintah AS akan memberikan kesempatan kepada Hamas untuk membuktikan komitmennya melalui "tindakan dan langkah-langkah" yang dilakukan kelompok tersebut.

Sejak Oktober 2023, militer Israel melancarkan serangan di Jalur Gaza yang menurut data dalam laporan tersebut telah menewaskan lebih dari 73.000 warga Palestina dan menyebabkan lebih dari 174.000 orang terluka.

Baca Juga: Ribuan Warga Gaza Masih Menanti Evakuasi Medis

Gencatan senjata yang berlaku sejak Oktober 2025 sebagai bagian dari fase pertama rencana perdamaian Gaza yang diusulkan Trump masih berlangsung. Namun, Israel disebut tetap melakukan serangan di wilayah Palestina tersebut, yang menurut Kementerian Kesehatan Gaza telah menewaskan sedikitnya 1.260 orang dan melukai lebih dari 4.100 lainnya.

Fase kedua rencana perdamaian Trump mencakup pengalihan pemerintahan Gaza kepada komite teknokrat Palestina, pengerahan pasukan stabilisasi internasional, serta penempatan senjata di bawah pengawasan internasional.

Dalam rencana tersebut, Israel diperkirakan menarik pasukannya dari Jalur Gaza secara bertahap sehingga proses rekonstruksi di wilayah tersebut dapat dimulai.

(Sumber: Antara)