Kunjungan Putin ke Kepulauan Kuril Picu Protes Keras Jepang

Ntvnews.id, Tokyo - Kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke salah satu pulau di Kepulauan Kuril yang menjadi sengketa antara Rusia dan Jepang memicu reaksi keras dari pemerintah Tokyo. Kunjungan tersebut merupakan lawatan pertama Putin ke salah satu pulau yang disengketakan itu dan dilakukan di lepas pantai utara Jepang pada pekan lalu.

Dilansir dari DW, Rabu, 19 Agustus 2026, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengecam kunjungan tersebut dan menyebutnya "sama sekali tidak dapat diterima". Dalam unggahan di media sosial, Takaichi kembali menegaskan bahwa pulau-pulau yang oleh Jepang disebut sebagai "Wilayah Utara" merupakan "wilayah Jepang yang secara hukum dan sejarah merupakan bagian dari Jepang".

Moskow kemudian merespons pernyataan tersebut. Kementerian Luar Negeri Rusia menegaskan bahwa Kepulauan Kuril adalah "bagian tak terpisahkan" dari wilayah Rusia.

Perselisihan mengenai status kepulauan tersebut telah berlangsung sejak berakhirnya Perang Dunia II. Uni Soviet mengambil alih Kepulauan Kuril sekitar dua pekan setelah Jepang menyatakan menyerah pada 15 Agustus 1945. Dalam satu tahun setelahnya, sekitar 17.300 warga Jepang yang menetap di kawasan tersebut dipaksa meninggalkan pulau-pulau itu.

Dalam lawatannya, Putin mengunjungi sekolah, rumah sakit, serta beberapa fasilitas industri yang berada di Pulau Iturup, atau Etorofu menurut penyebutan Jepang. Kunjungan tersebut dilakukan hanya dua hari sebelum Jepang memperingati 81 tahun berakhirnya keterlibatan negara itu dalam Perang Dunia II.

Baca Juga: Trump Tegaskan Kesiapan Bantu Akhiri Perang Ukraina Saat Berbicara dengan Putin

"Ini jelas merupakan pesan untuk Jepang," ujar James Brown, profesor hubungan internasional yang fokus pada isu Rusia di Temple University, Tokyo.

"Rusia merasa marah atas dukungan Jepang terhadap Ukraina dan hubungan Tokyo yang semakin erat dengan negara-negara anggota NATO di Eropa," kata Brown kepada DW.

"Jadi, ada keinginan yang jelas untuk menghukum Jepang," lanjutnya. "Namun, ada juga unsur domestik di balik hal ini … karena kunjungan seperti ini dapat memicu dukungan patriotik di kalangan warga Rusia dari berbagai latar belakang politik," tambah Brown.

Sengketa Wilayah Rusia-Jepang Berlangsung Puluhan Tahun

Pemerintah Jepang hingga kini tetap berpegang pada pandangan bahwa pengambilalihan Kepulauan Kuril oleh Rusia merupakan tindakan ilegal. Perselisihan tersebut telah menjadi salah satu persoalan yang menghambat hubungan Tokyo dan Moskow, bahkan menyebabkan kedua negara belum menandatangani perjanjian perdamaian secara resmi hingga saat ini.

Setelah Uni Soviet bubar pada 1991 dan Rusia menghadapi berbagai persoalan ekonomi, Jepang sempat berharap Moskow dapat dibujuk untuk menyerahkan kembali pulau-pulau tersebut dengan imbalan bantuan ekonomi. Tokyo juga membuka peluang kerja sama dalam pengembangan kawasan yang disengketakan.

Mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe termasuk salah satu pemimpin yang paling aktif mengupayakan penyelesaian sengketa tersebut. Abe berulang kali bertemu Putin secara langsung untuk mencari kompromi mengenai status wilayah yang diperebutkan kedua negara.

Namun, berbagai upaya diplomatik tersebut tidak menghasilkan kesepakatan. Pada 2020, Rusia mengubah konstitusinya dengan memasukkan aturan yang melarang penyerahan wilayah Rusia kepada negara lain.

Hubungan Moskow dan Tokyo semakin memburuk setelah Rusia melancarkan invasi skala besar ke Ukraina pada Februari 2022.

Profesor ilmu politik Universitas Waseda, Toshimitsu Shigemura, mengatakan kepada DW bahwa situasi terbaru tersebut semakin mempersempit kemungkinan Jepang memperoleh kembali pulau-pulau yang disengketakan.

"Tokyo telah memanggil duta besar Rusia dan mengajukan protes diplomatik resmi, tapi sanksi terkait perang di Ukraina sudah diberlakukan, dan menurut saya akan sulit bagi Jepang untuk menambah sanksi lagi," kata Shigemura.

"Jepang masih mengimpor energi dari Rusia, dan karena situasi yang melibatkan Iran, impor itu menjadi semakin penting. Hal ini menempatkan Tokyo dalam posisi yang relatif lemah," tambahnya.

Putin Dinilai Sedang Menguji Jepang

Arsip - Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. (ANTARA/Anadolu/py) (Antara)

Shigemura menilai Putin kemungkinan berupaya melemahkan posisi Perdana Menteri Jepang Takaichi, terutama karena sikap tegas Tokyo terhadap persoalan keamanan regional. Menurutnya, Putin berpotensi mendapat dukungan dari China dan Korea Utara dalam menghadapi Jepang.

Ia juga menilai Putin menyadari bahwa tingkat dukungan domestik terhadap Takaichi mulai mengalami penurunan. Kondisi tersebut kemungkinan membuat pemimpin Rusia memperkirakan Tokyo tidak akan mengambil langkah yang lebih keras selain menyampaikan protes diplomatik.

Shigemura menambahkan, perubahan konstitusi Rusia serta menguatnya nasionalisme yang didorong propaganda pemerintah telah membuat kemungkinan pengembalian pulau-pulau tersebut kepada Jepang menjadi "mustahil".

"Putin mungkin sedang berada dalam posisi lemah saat ini, tetapi ia bekerja sama dengan Cina dan Korea Utara untuk menantang Takaichi, yang memiliki sedikit pilihan," ujarnya. "Dan bahkan setelah Putin lengser, pemerintah Rusia yang baru tidak akan tertarik untuk mengembalikan pulau-pulau tersebut."

Brown memiliki pandangan serupa. Ia mengatakan sejumlah "kritikus yang terlalu bersemangat" di Jepang mungkin menganggap pergantian kepemimpinan di Kremlin sebagai peluang untuk membuka kembali persoalan wilayah tersebut.

Namun, Brown menilai siapa pun yang menggantikan Putin kemungkinan besar tidak akan mengambil kebijakan yang menguntungkan kepentingan Jepang dalam sengketa Kepulauan Kuril.

"Hal itu tidak terjadi ketika Uni Soviet runtuh, maupun selama berbagai kesulitan ekonomi yang dialami Rusia setelahnya. Jadi, saya tidak melihat akan ada pemimpin baru Rusia yang akan bersedia mengembalikan pulau-pulau tersebut," katanya.