Pengamat Intelijen Sebut Ada Benturan Kepentingan di Balik Rivalitas Penegak Hukum

Ntvnews.id, Jakarta - Pengamat intelijen Wawan Purwanto menilai rivalitas yang terjadi di antara aparat penegak hukum dapat dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu soliditas antarlembaga apabila tidak dikelola dengan baik.

Hal itu disampaikan Wawan dalam program Suara Nusantara bertajuk 'Febrie Melawan, Keadilan Dipertaruhkan?' yang tayang di Nusantara TV, Rabu, 19 Agustus 2026.

Wawan juga menyoroti adanya kemungkinan penggunaan psychological warfare atau psi-war dalam situasi tertentu. Menurutnya, psi-war dapat digunakan untuk memberikan tekanan mental kepada pihak tertentu dan termasuk cara-cara ekstrajudisial yang semestinya tidak dijadikan pilihan dalam penegakan hukum.

“Psi-war itu kan untuk pressure mental pada upaya-upaya yang sebetulnya ekstrajudisial ini ya, dilakukan dan jangan ditiru yang begitu,” kata Wawan.

Menurut dia, setiap pihak yang merasa memiliki dasar hukum, bukti, alibi, maupun saksi seharusnya menggunakan mekanisme peradilan untuk membuktikan posisinya. Dengan demikian, persoalan dapat diuji melalui proses hukum yang berlaku.

“Lebih baik kita beradu di peradilan. Kalau memang punya alibi, punya bukti, punya keterangan alibi, punya saksi, ya lakukan di situ,” ujarnya.

Wawan mengatakan perbedaan kepentingan dapat menjadi salah satu penyebab munculnya ketegangan antaraparat penegak hukum. Jika masing-masing pihak memiliki kepentingan yang sama, menurut dia, konflik semacam itu semestinya tidak terjadi.

Ia menilai kondisi tersebut sebelumnya juga pernah membutuhkan campur tangan pimpinan tertinggi negara. Langkah tersebut diperlukan agar perselisihan antarlembaga tidak berkembang menjadi konflik yang mengganggu pelaksanaan tugas di lapangan.

“Karena kalau tidak ya akhirnya berantem sendiri dan itu mengganggu soliditas dan pasangan tugas di lapangan,” katanya.

Wawan menyebut rivalitas dapat muncul karena adanya upaya untuk berlomba mengungkap kasus korupsi. Namun, di sisi lain, persaingan juga bisa berkaitan dengan perebutan kepentingan tertentu.

Menurut Wawan, pihak yang kepentingannya terganggu biasanya tidak akan tinggal diam. Perlawanan dapat dilakukan secara langsung maupun melalui pihak lain.

“Apalagi kalau kepentingannya bakal terusik baik-baiknya pribadi maupun misalnya dia punya kelompok, punya kolega dan sebagainya. Itu pasti akan melawan dengan segala kekuatan yang dia punya,” tuturnya.

Karena itu, Wawan menilai orang yang menjalankan profesi dengan risiko tinggi harus memiliki kesiapan mental. Ia bahkan mengaku pernah menerima ancaman pembunuhan selama menjalankan tugas.

“Loh ancaman pembunuhan itu hal yang biasa terjadi. Saya sendiri di dalam menjalankan tugas, berapa kali saya di ancam mau dibunuh. WA saya bisa berisi 4.500 masuk ancaman pembunuhan,” ungkapnya.

Meski demikian, Wawan menekankan agar cara-cara ekstrajudisial tidak berkembang menjadi kebiasaan dalam penegakan hukum. Menurut dia, penyelesaian perkara tetap harus dilakukan melalui mekanisme yang semestinya.

“Tapi intinya adalah bagaimana kita menjaga bahwa cara-cara yang ekstra judisial itu tidak terus menerus menjadi kebiasaan yang tidak bagus. Karena ini tidak mendidik,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wawan juga menyinggung persoalan korupsi dan mengingatkan bahwa jabatan merupakan salah satu ujian bagi seseorang. Ia mengatakan terdapat orang yang tertangkap karena korupsi, ada yang belum terungkap, dan ada pula yang belum melakukan korupsi karena belum memperoleh kesempatan.

“Nah ujian manusia itu pada saat jabat biasanya. Ujiannya banyak sekali. Nah di saat itulah,” katanya.

Wawan pun mendorong pejabat yang memperoleh mandat dari masyarakat untuk memberikan pengabdian terbaik. Menurutnya, kejujuran dan kepedulian sosial dapat meningkatkan kepercayaan publik.

“Kalau dipilih oleh rakyat, berkorbanlah untuk rakyat. Memberikan sesuatu yang terbaik,” ujarnya.

Kembali mengenai potensi konflik antarlembaga, Wawan mengatakan perbedaan kepentingan bahkan dapat terjadi di dalam satu institusi. Ia menyebut masing-masing pihak memiliki fungsi intelijen sehingga aktivitas saling mencari informasi juga dapat berlangsung.

Wawan menambahkan, proses saling mencari informasi tersebut dapat mencakup penelusuran latar belakang, kebiasaan, hingga konteks sosial seseorang. Namun, menurut dia, informasi semacam itu tidak selalu digunakan untuk mengungkap tindak pidana.

“Padahal itu bukan untuk mengungkap korupsi misalnya, untuk menjatuhkan aja gitu," pungkasnya.