Warga berjalan di dekat bangunan Masjid Al-Istiqomah Ronting yang rusak akibat gempa bumi di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (18/8/2026). Manggarai Timur menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak gempa bumi bermagn (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengusulkan pembentukan lembaga khusus yang bertugas mengelola dana kebencanaan. Keberadaan lembaga khusus itu dirasa penting guna mempercepat penanganan dan pemulihan setelah bencana.
DPR menilai, Indonesia memiliki potensi bencana yang tinggi, termasuk gempa bumi yang baru-baru ini melanda Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Ini penting supaya negara yang sebesar kita, potensi bencananya cukup tinggi. Pengalaman dari pengalaman yang lain terlalu besar diorganisasi karena kelembagaannya tugas dan fungsinya terbagi di berbagai tempat," ujar Wakil Ketua Komisi V DPR, Syaiful Huda di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 20 Agustus 2026.
Menurut dia, keberadaan lembaga khusus akan membuat pengelolaan dana bencana menjadi lebih terintegrasi. Sehingga, ketika bencana terjadi, dana dapat segera digunakan untuk mendukung proses tanggap darurat hingga pemulihan.
Baginya, mekanisme yang berjalan saat ini masih menghadapi kendala karena anggaran penanganan bencana tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga. Mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), sampai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Ini anggaran memang sudah standby anytime di kelembagaan ini dan bisa digunakan kapan pun, saya kira begitu," kata dia.
Huda mengatakan, pembentukan lembaga tunggal untuk mengelola kebencanaan menjadi salah satu opsi yang perlu dikaji pemerintah dan DPR.
"Ini saya kira termasuk masukan yang perlu kita carikan solusinya ke depan. Apakah ini pilihan terbaik atau tidak? Namun, saya sendiri merasa ini kelembagaan tunggal untuk mengurusi soal kebencanaan ini menurut saya penting banget," jelasnya.
Ia memastikan, lembaga khusus itu nantinya tidak hanya berfokus pada penanganan saat bencana terjadi. Pengelolaan dana juga harus memastikan pemulihan dapat berlangsung hingga pelayanan publik dan infrastruktur kembali normal.
"Ini penting sekali supaya semua resources tidak berhenti di saat tanggap darurat, tetapi juga sampai berlanjut memastikan semua pelayanan publik, semua infrastruktur bisa kembali pulih sedia kala sebelum gempa ini," kata Huda.
Menurutnya, sistem pendanaan yang lebih terpusat serta siap digunakan setiap saat diharapkan dapat memangkas waktu birokrasi di kala terjadinya bencana.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
