Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono terkait pembenahan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Luhut, pembenahan tersebut diperlukan agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan tepat sasaran, konsisten, serta mendapat pengawasan yang ketat sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Satu hal yang ingin saya garis bawahi adalah setiap keputusan strategis harus berlandaskan pada data yang akurat, pengawasan ketat, dan keberanian melakukan koreksi jika ada kekeliruan,” kata Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, 29 Agustus 2026.
Ia juga meminta BGN melakukan pemfokusan kembali lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama dengan memprioritaskan pembangunan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Baca juga: Ikan Diduga Tak Disimpan di Freezer Picu Keracunan MBG di Karo
Luhut menyebut sebanyak 1.700 SPPG saat ini diarahkan untuk dibangun di daerah dengan tingkat prevalensi stunting yang tinggi, seperti Papua, Maluku, Nias, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Ketua DEN tersebut menilai pembangunan SPPG tidak seharusnya hanya mempertimbangkan kemudahan lokasi maupun aspek bisnis. Menurutnya, pemerintah harus terlebih dahulu hadir di wilayah yang memiliki kebutuhan paling besar.
“Penentuan lokasi wajib berbasis data akurat, seperti angka stunting, kerentanan pangan, dan tantangan geografis,” ujarnya.
Selain pemetaan lokasi, Luhut menekankan pentingnya penerapan standar kualitas dan higienitas sebagai bagian yang tidak dapat ditawar dalam pelaksanaan program MBG.
Baca Juga: Luhut Sebut Daerah Penghasil Harus Lebih Banyak Menikmati Manfaat Hilirisasi
Ia mengapresiasi langkah Kepala BGN yang menutup sekitar 1.300 SPPG karena dinilai belum memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. Menurut Luhut, tindakan tersebut merupakan bagian dari pengawasan untuk menjaga kualitas makanan dan gizi anak-anak Indonesia.
Untuk menjaga keberlanjutan program, DEN menyatakan siap membantu BGN memperbaiki tata kelola melalui pemberian rekomendasi strategis dan penguatan sistem digital.
Integrasi digital dinilai dapat membantu memantau seluruh rantai pasok, pengendalian kualitas makanan, serta kinerja setiap SPPG secara aktual dan transparan.
“Karena untuk kualitas gizi masa depan anak-anak Indonesia, tidak boleh main-main. Setiap rupiah uang rakyat harus dipastikan menjadi asupan bergizi dan menyehatkan bagi generasi penerus bangsa,” kata Luhut.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
