Prabowo Instruksikan Pemetaan Riil Karhutla di Kalbar untuk Langkah Penanganan Cepat

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya data lapangan yang akurat dalam menangani bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat.

Dalam kunjungannya ke Kubu Raya, Presiden meminta jajaran terkait untuk memaparkan kondisi nyata di lapangan guna menentukan langkah penanganan yang tepat dan efektif.

“Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi,” tegas Presiden Prabowo saat memimpin rapat, 22 Agustus 2026.

Rapat strategis tersebut diikuti oleh delapan pimpinan kementerian/lembaga pusat serta 10 pimpinan daerah, termasuk Gubernur Kalimantan Barat, Kapolda, Pangdam, serta unsur dari Basarnas, BMKG, dan BNPB daerah. Laporan kesiapan personel ini sebelumnya disampaikan oleh Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya.

Menanggapi instruksi Presiden, Tenaga Ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Brigjen TNI (Purn.) Asrianus Bulo, memaparkan data terkini hasil pantauan satelit selama 24 jam terakhir. 

Berdasarkan laporan BNPB, terdeteksi sebanyak 198 titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan tinggi di wilayah Kalimantan Barat. Selain itu, terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah.

“Titik hotspot ini didominasi di wilayah sektor selatan, yakni Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Kayong Utara. Sementara di wilayah timur mencakup Kabupaten Sanggau, Sintang, dan Sambas,” jelas Bulo di hadapan Presiden.

Selain pemetaan titik api, rapat tersebut juga membahas prakiraan cuaca sebagai variabel kunci penanganan. BMKG memprediksi adanya potensi hujan dengan intensitas ringan, terutama di wilayah timur Kalimantan Barat pada periode 21 hingga 27 Agustus 2026.

Pemerintah dilaporkan sempat menghentikan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) pada 18 Agustus lalu karena minimnya potensi awan hujan. Namun, menyusul hasil koordinasi terbaru dengan BMKG, operasi tersebut akan segera dilanjutkan.

"Kami sudah rapat dengan BMKG bahwa potensi awan akan terjadi pada tanggal 23-27 Agustus, sehingga kami akan kembali melaksanakan operasi modifikasi cuaca," tambah Bulo.

Presiden Prabowo berharap paparan komprehensif ini menjadi dasar kuat bagi pemerintah untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah. Langkah koordinasi ini diharapkan dapat mempercepat pemadaman titik api serta meminimalisir dampak kabut asap yang merugikan masyarakat dan ekosistem di Kalimantan Barat.