DPR Sebut Indonesia Belum Terima Nota Protes ASEAN Terkait Dampak Karhutla

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan hingga saat ini belum ada negara yang menyampaikan nota protes kepada Indonesia terkait dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan.

“Sejauh informasi yang saya terima, belum ada konfirmasi mengenai adanya nota protes resmi dari Malaysia maupun Singapura kepada Indonesia,” ujar Dave Laksono saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu, 22 Agustus 2026.

Meski belum menerima protes resmi, Dave menilai pemerintah tetap perlu memastikan penanganan karhutla berjalan efektif di lapangan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga komunikasi dengan negara-negara ASEAN terkait dampak kebakaran tersebut.

Menurutnya, pemerintah perlu terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan karhutla secara cepat serta terintegrasi.

Baca Juga: Kalteng Catat 66.679 Kasus ISPA di Tengah Dampak Karhutla

“Deteksi dini, pemadaman, operasi udara, pengawasan terhadap pembukaan lahan, serta penegakan hukum harus berjalan secara terpadu. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga perlu dipastikan efektif, terutama di wilayah yang memiliki potensi karhutla cukup tinggi,” kata Dave.

Dave juga mendorong Pemerintah Indonesia untuk mempertahankan komunikasi yang terbuka dan konstruktif dengan Malaysia serta Singapura. Pemerintah dapat menyampaikan berbagai langkah penanganan yang telah dilakukan dan membuka ruang koordinasi untuk pertukaran informasi maupun kerja sama teknis apabila dibutuhkan.

“Dengan komunikasi yang baik, kita dapat memastikan persoalan ini ditangani secara proporsional dan tidak berkembang menjadi persoalan diplomatik,” tutur Dave.

Ia menambahkan Indonesia harus menunjukkan komitmen yang kuat dalam melindungi masyarakat dan lingkungan. Pemerintah juga perlu tetap membuka peluang kerja sama di tingkat regional.

Baca Juga: 3 Batalyon dari Jawa Dikirim ke Kalimantan untuk Perkuat Penanganan Karhutla

“Saya optimistis bahwa dengan langkah yang cepat, terukur, dan terkoordinasi, dampak karhutla dapat ditekan sehingga tidak berkembang menjadi cross-border issue (permasalahan lintas batas),” ucap Dave.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti dampak kabut asap akibat karhutla di Kalimantan yang menyebabkan ratusan sekolah di Malaysia diliburkan pada Jumat, 21 Agustus 2026.

Singapura juga telah mengimbau warganya untuk mewaspadai dampak karhutla yang terjadi di Indonesia. Puan pun meminta pemerintah segera menangani persoalan tersebut.

“Beberapa kali kita pernah mendapat nota protes dari negara tetangga akibat dampak Karhutla. Jangan menunggu sampai negara sahabat kembali melayangkan keberatannya karena Karhutla tidak cepat diselesaikan,” tegas Puan.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Vahd Nabyl A. Mulachela dalam taklimat media pada 13 Agustus 2026 menyampaikan pemerintah terus berkoordinasi dengan negara-negara tetangga. Pemerintah juga memanfaatkan mekanisme ASEAN yang tersedia untuk menangani dampak karhutla di kawasan Asia Tenggara.

(Sumber: Antara)