Petugas Manggala Agni Kemenhut melakukan pemadaman karhutla di wilayah Sumatera Selatan, Minggu (22/8/2026) (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan pemerintah telah berkomunikasi dengan sejumlah negara tetangga terkait dampak asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut Prasetyo, komunikasi tersebut dilakukan melalui jalur informal maupun secara resmi. Untuk komunikasi formal, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menjalankan koordinasi dengan negara-negara tetangga.
"Kalau secara informal ada, secara formal memang sebagai negara tetangga kan juga melalui Pak Menlu tentu ada komunikasi. Makanya kita berusaha secepatnya untuk menangani karhutla ini," ujar Prasetyo di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu, 23 Agustus 2026.
Ia menjelaskan komunikasi dengan negara tetangga menjadi bagian dari langkah pemerintah mempercepat penanganan karhutla di dalam negeri.
Prasetyo mengatakan pemerintah juga terus memperkuat upaya pengendalian kebakaran di lapangan melalui koordinasi antarinstansi. Sejumlah perlengkapan tambahan telah dikerahkan, termasuk helikopter untuk operasi water bombing, alat pelindung diri (APD), serta tambahan personel.
Baca Juga: Zelensky Tolak Pemilu Ukraina, Alasannya Karena Perang
Pemerintah pusat juga membagi penugasan kepada sejumlah pejabat setingkat menteri untuk memantau dan memberikan perhatian khusus terhadap penanganan karhutla di berbagai daerah.
"Jadi memang kita bagi tugas untuk atensi Kalimantan Barat, Tengah dan seterusnya. Memang kita atur seperti itu," ujarnya.
Pembagian tugas tersebut melibatkan sejumlah pejabat, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
Selain itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak turut diberikan tanggung jawab untuk memberikan perhatian terhadap salah satu wilayah yang terdampak karhutla.
Meski demikian, Prasetyo menegaskan pembagian wilayah tersebut bukan berarti para pejabat hanya bertanggung jawab terhadap daerah yang telah ditentukan.
"Jangan juga diartikan tidak bertanggung jawab dengan daerah yang lain. Ini hanya membagi atensi supaya ada percepatan," katanya.
Terkait kemungkinan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus untuk menangani karhutla, Prasetyo mengatakan pemerintah belum menganggap pembentukan struktur baru diperlukan.
Ia menilai koordinasi lintas sektor yang telah berjalan saat ini masih cukup efektif untuk menangani kebakaran di lapangan.
"Saya kira belum, karena kemarin hasil dari lapangan penanganan yang itu juga kita koordinasi lintas sektor juga sudah cukup kuat," katanya.
Prasetyo juga menyebut tambahan personel dari tiga batalion telah dikerahkan untuk membantu memperkuat upaya pengendalian karhutla.
Pemerintah, lanjutnya, terus mengerahkan berbagai unsur dan sumber daya untuk mempercepat pemadaman agar kebakaran tidak meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar.
"Sama-sama kita kroyok," ucap Prasetyo.
Sebelumnya, pemerintah telah meningkatkan upaya pengendalian karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera dengan melibatkan 12.880 personel. Mereka ditugaskan untuk mendukung pemadaman, operasi modifikasi cuaca (OMC), serta pemantauan kualitas udara.
Presiden Prabowo Subianto juga memimpin rapat terkait penanganan karhutla di Kalimantan dan berkoordinasi dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Kalimantan Tengah pada Sabtu (22/8).
Dalam rapat tersebut, salah satu arahan yang diberikan adalah penambahan peralatan dan fasilitas pendukung pemadaman. Bantuan tersebut meliputi empat helikopter water bombing, 100 unit pompa air, 2.000 unit APD, cangkul gepyok, sumur bor, serta selang air.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
