Presiden Prabowo Subianto (ketiga kanan) bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (kedua kiri) meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kawasan Kubu Raya, Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu, 22 Agustus 2026. Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan untuk memastikan penanganan karhutla berjalan secara optimal dan cepat. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan komunikasi dan koordinasi dengan negara-negara tetangga tetap berlangsung di tengah upaya pemerintah menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hingga kini, Indonesia juga belum menerima nota protes resmi dari negara lain terkait dampak kabut asap.
Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela mengatakan pemerintah terus menjalin komunikasi dengan negara-negara di kawasan mengenai perkembangan situasi karhutla.
“Komunikasi dan koordinasi dengan negara-negara di kawasan terus berjalan dengan baik,” kata Nabyl, Senin, 24 Agustus 2026.
“Langkah diplomasi juga dilakukan dengan terus berbagi informasi mengenai perkembangan situasi karhutla,” tambahnya.
Baca Juga: Soal Negara Lain Siap Bantu Gempa NTT, Ini Kata Kemlu
Menurut Nabyl, pemerintah Indonesia terus menjalankan berbagai langkah penanganan karhutla secara terpadu. Upaya tersebut dilakukan untuk menekan dampak kebakaran terhadap masyarakat dan lingkungan, termasuk kemungkinan dampaknya bagi negara-negara tetangga.
Indonesia juga mengoptimalkan mekanisme di tingkat ASEAN untuk memantau serta bertukar informasi mengenai dampak karhutla.
Kemlu RI turut bekerja sama dengan negara-negara ASEAN melalui Kesepakatan ASEAN tentang Polusi Kabut Asap Lintas Batas (Agreement on Transboundary Haze Pollution).
Kerja sama tersebut bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan, pemantauan, pencegahan, dan penanganan kebakaran. Selain itu, koordinasi antarnegara juga terus diperkuat untuk menghadapi risiko kabut asap lintas batas.
Petugas Manggala Agni Kemenhut melakukan pemadaman karhutla di wilayah Sumatera Selatan, Minggu (22/8/2026) (Antara)
Baca Juga: Kemlu RI Tegaskan Kutuk Kekerasan di Tepi Barat, Serukan Deeskalasi Konflik
Nabyl memastikan sampai saat ini belum ada negara tetangga yang menyampaikan protes resmi kepada Indonesia terkait dampak karhutla.
“Hingga saat ini, pemerintah Indonesia masih belum menerima penyampaian keberatan secara resmi dari negara-negara tetangga terkait perkembangan karhutla dan kabut asap,” kata Nabyl.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyampaikan hal serupa pada Ahad, 23 Agustus 2026. Ia mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono terus menjaga komunikasi dengan negara-negara tetangga terkait dampak karhutla.
“Karena itu kita berusaha secepatnya untuk menangani karhutla ini," ujar Prasetyo saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan.
Pemerintah Indonesia terus memperkuat pengendalian dan penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Sebanyak 12.880 personel dikerahkan bersama berbagai peralatan untuk pemadaman, operasi modifikasi cuaca (OMC), serta pemantauan kualitas udara.
Presiden Prabowo Subianto juga memimpin rapat penanganan karhutla saat melakukan kunjungan ke Kalimantan Tengah pada Sabtu, 22 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Prabowo turut berkoordinasi dengan sejumlah menteri terkait langkah penanganan kebakaran.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
