Kebakaran Hutan di 200 Titik, Wagub Kaltim Sebut Masih Terkendali

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayahnya masih terkendali. Hingga kini, status kerawanan karhutla di daerah tersebut masih bertahan pada tingkat siaga bencana.

"Saat ini status Kaltim masih siaga bencana, belum meningkat ke siaga darurat karena titik-titik api di lapangan masih dapat dikondisikan dan dipadamkan secara berkala," ujar Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, seusai rapat koordinasi pengamanan karhutla di Samarinda, Senin (24/8).

Berdasarkan pemantauan terkini, terdeteksi hampir 200 titik api yang tersebar di wilayah Kaltim. Sebaran titik panas dengan konsentrasi tertinggi saat ini berpusat di Kabupaten Paser, Berau, serta Kutai Barat (Kubar).

Situasi tersebut diprediksi masih menantang mengingat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca terik tanpa awan hujan akan berlangsung hingga akhir Agustus 2026.

  Titik-titik api atau hotspot di Provinsi Kalimantan Timur per, Senin, 24 Agustus 2026. (BMKG)

Kendati demikian, Seno tak menampik bahwa petugas di lapangan kerap menemui hambatan serius. "Kendala utama yang dihadapi petugas di lapangan adalah luasnya wilayah, kedalaman api, serta akses menuju lokasi kebakaran," paparnya.

Sebagai langkah mitigasi lanjutan yang lebih masif, Pemprov Kaltim berencana mengajukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bagi wilayah kabupaten/kota yang dinilai mendesak. Kebijakan ini merujuk pada keberhasilan operasi serupa yang sebelumnya digelar BMKG di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan sukses memancing turunnya hujan hingga wilayah Kutai Kartanegara.

Apabila status kerawanan karhutla nantinya terpaksa dinaikkan menjadi siaga darurat, Pemprov Kaltim menyatakan kesiapan penuh untuk mengaktifkan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Selain itu, inventarisasi sarana dan prasarana juga telah dirampungkan melalui pengajuan permohonan tambahan armada kepada pemerintah pusat lewat surat resmi gubernur.