Pigai Usul ke Gubernur NTT: Pusat Komando Tanggap Darurat Dipindah ke Flores

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan agar pusat Komando Pengendalian Tanggap Darurat Nusa Tenggara Timur (NTT) dipindahkan dari Kupang ke Pulau Flores untuk mempercepat penanganan bencana di daerah terdampak.

Pigai menilai pemindahan pusat komando tersebut diperlukan karena lokasi Kupang cukup jauh dari sejumlah wilayah terdampak bencana di Flores. Dengan pusat pengendalian berada lebih dekat, koordinasi bantuan kepada masyarakat diharapkan dapat berlangsung lebih cepat.

"Saya menyampaikan kepada Gubernur NTT supaya Komando Pengendalian Tanggap Darurat dipusatkan di wilayah bencana di Pulau Flores, bukan di Kupang karena jaraknya jauh. Pak Gubernur cepat merespons usulan tersebut," ujar Pigai di Jakarta, Senin.

Selain mendekatkan pusat koordinasi, Pigai meminta pemerintah memastikan kebutuhan pokok masyarakat terdampak tetap tersedia selama masa tanggap darurat, khususnya bahan pangan.

Menurut dia, pemenuhan kebutuhan pangan dapat dilakukan terlebih dahulu dengan mekanisme pembayaran yang diselesaikan pemerintah setelah kondisi darurat berakhir.

Baca Juga: Tanggap Darurat Bencana NTT: Pertamina Hulu Energi Kirim Logistik dan Personel Bantuan

Upaya tersebut juga perlu dibarengi dengan distribusi bantuan logistik dari pemerintah pusat. Bantuan untuk wilayah terdampak di antaranya dikirim menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara.

Presiden juga telah menginstruksikan sejumlah menteri untuk terlibat langsung dalam penanganan bencana dengan berada di lokasi selama masa tanggap darurat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penanganan berjalan cepat sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pigai mengatakan Kementerian HAM turut berkontribusi dalam penanganan bencana di NTT, mulai dari masa tanggap darurat hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Sebanyak 11 pejabat Kementerian HAM telah diterjunkan untuk membantu penanganan di lapangan. Salah satunya staf khusus yang merupakan putra asli Manggarai. Selain itu, kementerian juga menggalang relawan untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak melalui dana mandiri.

Pigai menambahkan, pola kerja sama lintas pihak juga diperlukan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Sumatera serta Kalimantan yang dipengaruhi kondisi iklim dan kekeringan.

Baca Juga: KPAI Temukan Dua Anak Meninggal Saat Mengungsi Pascabencana di NTT

Ia mengatakan Presiden telah meminta seluruh kementerian dan lembaga menjalankan peran sesuai kewenangan masing-masing dalam menghadapi berbagai bencana.

"Manajemen bencana di Indonesia memang leading sector-nya BNPB, tapi sesungguhnya Presiden selalu memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga terkait menangani secara tanggung renteng bersama-sama," ujar Menteri HAM.

(Sumber: Antara)