Gubernur Kalbar Minta Warga Tidak Membakar Lahan Selama Musim Kemarau

Ntvnews.id, Pontianak - Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan meminta masyarakat menghentikan sementara aktivitas pembukaan maupun pembakaran lahan selama musim kemarau. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali meluas.

Imbauan itu disampaikan Ria Norsan setelah meninjau lokasi karhutla bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Desa Rasau Jaya Tiga, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Senin, 24 Agustus 2026.

"Kondisi cuaca sekarang panas tinggi, jadi jangan membakar lahan dulu. Sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2022, sebelum melakukan pembakaran harus dibuat sekat terlebih dahulu dan tidak meninggalkan lahan sebelum api benar-benar padam," kata Gubernur Ria Norsan.

Usai meninjau lokasi, Norsan menghadiri rapat koordinasi penanganan karhutla di Kantor Daops Manggala Agni. Pertemuan tersebut melibatkan Forkopimda Kalbar, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, BNPB, BPBD, TNI-Polri, Manggala Agni, PMI, pemadam kebakaran, serta Masyarakat Peduli Api.

Baca Juga: Kemenkes Catat Kasus ISPA Tembus 400 Ribu per Minggu Saat Musim Kemarau

Norsan menyatakan penanganan karhutla harus dilakukan melalui koordinasi yang kuat dari pemerintah pusat hingga tingkat desa. Upaya tersebut mencakup patroli terpadu, pertukaran informasi, pengecekan kondisi di lapangan, hingga pemadaman sejak api masih dapat dikendalikan.

Menurut Norsan, risiko kebakaran meningkat selama musim kemarau. Cuaca kering, kondisi lahan gambut yang luas, serta pembukaan lahan menggunakan metode pembakaran menjadi sejumlah faktor yang dapat memicu karhutla di Kalimantan Barat.

Ia juga meminta perusahaan yang bergerak di sektor berbasis lahan menjalankan kewajibannya dalam pencegahan dan penanganan kebakaran. Perusahaan diminta menyediakan personel dan peralatan pemadam, menjaga kawasan konsesi, mengatur tata air gambut, serta ikut membantu pemadaman di sekitar area usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Norsan menilai dampak karhutla tidak terbatas pada satu sektor. Kebakaran dapat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, kegiatan pendidikan, perekonomian, transportasi, kehidupan sosial, hingga kelestarian ekosistem gambut.

Baca Juga: Menhut Ingatkan Bahaya Land Clearing Jelang Musim Kemarau

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan kedatangannya ke Kalimantan Barat merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia ditugaskan memastikan kebijakan pemerintah pusat dalam penanganan karhutla dapat diterapkan secara langsung di daerah.

Pergerakan titik panas di Kalimantan Barat, kata Raja Juli, berlangsung sangat dinamis. Pada 19 Agustus 2026, jumlah hotspot sempat mencapai 824 titik. Angka tersebut kemudian turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus 2026, sebelum kembali meningkat menjadi 442 titik pada 21 Agustus 2026 dan 587 titik pada 22 Agustus 2026.

Memasuki malam 23 Agustus 2026, jumlah hotspot kembali menurun menjadi 28 titik. Meski demikian, Raja Juli mengingatkan bahwa jumlah titik panas tidak selalu menggambarkan tingkat asap yang muncul karena kebakaran di lahan gambut dapat terjadi di bawah permukaan.

“Gambut memang paling sulit dipadamkan karena apinya bisa berada di bawah permukaan dan produksi asapnya sangat luar biasa,” ujarnya.

Pemerintah kemudian memperkuat operasi penanganan karhutla dengan mengerahkan tujuh helikopter untuk water bombing dan dua helikopter patroli. Selain itu, satu pesawat digunakan untuk mendukung Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Kementerian Kehutanan juga menyiapkan 5.000 ASN untuk membantu penanganan karhutla di enam provinsi prioritas. Dari jumlah tersebut, sebanyak 700 personel akan diperbantukan di Kalimantan Barat.

(Sumber: Antara)