Netanyahu Diduga Ingin Tunda Pemilu Israel di Tengah Elektabilitas Merosot

Ntvnews.id, Tel Aviv - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diduga berupaya memperpanjang konflik di Jalur Gaza untuk membuka peluang penundaan pemilu parlemen yang dijadwalkan berlangsung akhir tahun ini. Dugaan tersebut mencuat ketika Partai Likud yang dipimpinnya justru mengalami penurunan dukungan dalam sejumlah jajak pendapat.

Dilansir dari The Times of Israel, Rabu, 26 Agustus 2026, hasil survei terbaru Channel 12 menunjukkan Likud berada di posisi kedua dengan proyeksi 21 kursi di parlemen.

Posisi teratas ditempati Partai Yashar yang didirikan mantan Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel (IDF), Gadi Eisenkot. Partai yang baru dibentuk pada September tahun lalu itu diperkirakan memperoleh 24 kursi.

Survei yang dilakukan pada Jumat, 20 Agustus 2026, tersebut juga mengukur tingkat dukungan publik terhadap calon perdana menteri. Sebanyak 44 persen responden menyatakan lebih memilih Eisenkot, sedangkan Netanyahu hanya mendapatkan dukungan 34 persen.

Namun, sistem politik Israel tidak menerapkan pemilihan perdana menteri secara langsung oleh rakyat. Pemilih menentukan partai yang akan duduk di parlemen, kemudian presiden menunjuk tokoh yang dinilai paling mampu membentuk koalisi mayoritas untuk menjadi perdana menteri.

Netanyahu pada Senin, 24 Agustus 2026, melalui akun Instagram-nya mengimbau masyarakat Israel tidak memberikan suara kepada partai-partai sayap kanan kecil yang berisiko gagal melewati ambang batas parlemen sebesar 3,25 persen.

Menurut Netanyahu, suara untuk partai kecil dapat mengancam keberlangsungan koalisi pemerintahan saat ini dan membuka peluang bagi kubu kiri untuk mengambil alih pemerintahan.

"Pemilu ini akan ditentukan oleh setiap suara. Jangan sia-siakan suara Anda pada partai-partai kecil yang mungkin tidak lolos ambang batas dan justru membawa kubu kiri berkuasa. Jangan buang-buang suara. Pertahankan kubu kanan. Pilihlah Likud," kata Netanyahu.

Baca Juga: Kushner dan Netanyahu Bahas Lanjutan Gencatan Senjata di Gaza

Video tersebut dipublikasikan sehari sebelum mantan jenderal IDF berhaluan kanan, Ofer Winter, dijadwalkan mengumumkan pembentukan partai barunya.

Kemunculan partai Winter dinilai berpotensi menarik dukungan dari pemilih sayap kanan dan mengurangi perolehan suara partai-partai yang saat ini menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Netanyahu.

Dalam video itu, Netanyahu menyinggung pemilu 1992 sebagai contoh dampak buruk perpecahan di antara partai-partai sayap kanan. Pada pemilu tersebut, blok yang dipimpin Partai Buruh di bawah Yitzhak Rabin memenangkan pemilihan dan kemudian menghasilkan Perjanjian Damai Oslo.

"Kita telah membayar harganya dengan ribuan nyawa warga yang tewas dibunuh serta ribuan korban lainnya, dan kita masih menghadapi masalah ini hingga hari ini-semuanya bermula dari kesalahan itu, ketika partai-partai sayap kanan sempalan berselisih dan menjatuhkan pemerintahan sayap kanan," ujar Netanyahu.

"Lantas, apakah kita akan mengulangi kesalahan ini?" tanyanya.

Pernyataan tersebut diduga mencerminkan kekhawatiran kubu kanan terhadap semakin banyaknya partai baru yang muncul. Partai-partai tersebut dibentuk oleh politisi nasionalis yang kecewa maupun tokoh baru yang berusaha merebut suara pemilih Likud.

Selain partai yang akan didirikan Winter, aktivis sekaligus influencer Arab-Israel berhaluan kanan Yoseph Haddad juga telah mendaftarkan partai baru bernama Brave Israel.

Survei Channel 12 yang dirilis pada Senin, 23 Agustus 2026, memperkirakan partai Winter berpotensi mendapatkan sedikitnya empat kursi yang menjadi syarat untuk masuk Knesset, parlemen Israel.

Namun, perolehan tersebut diperkirakan berdampak terhadap Partai Religious Zionism yang dipimpin Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Partai tersebut diproyeksikan gagal melewati ambang batas 3,25 persen.

Dengan kondisi itu, blok pendukung Netanyahu diperkirakan hanya memperoleh 49 kursi, jauh di bawah 61 kursi yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan mayoritas.

Sementara itu, kelompok anti-Netanyahu diproyeksikan mendapatkan 60 kursi. Angka tersebut masih kurang satu kursi dari mayoritas, tetapi meningkat satu kursi dibandingkan skenario tanpa keikutsertaan partai Winter.

Partai-partai Arab diperkirakan memperoleh 11 kursi.

Diduga Manfaatkan Konflik Gaza

Ilustrasi - Warga Palestina berlarian saat asap membubung di tengah puing-puing dan kehancuran di Kawasan Industri Jalan Al-Sinaa, sebelah barat Kota Gaza, (12/7/2026). (Antara)

Dugaan mengenai upaya Netanyahu menunda pemilu semakin menguat setelah muncul laporan bahwa ia mungkin berusaha memicu kembali eskalasi di Jalur Gaza ketika pemilu semakin dekat.

Middle East Monitor, mengutip surat kabar Israel Maariv pada Senin, 24 Agustus 2026, melaporkan bahwa dugaan tersebut berdasarkan penilaian sejumlah pejabat senior militer Israel.

Menurut penilaian tersebut, Netanyahu disebut tidak menginginkan konflik berakhir dan berpotensi mendorong eskalasi baru di Gaza menjelang pemilu parlemen.

Laporan Maariv juga menyebut para petinggi militer Israel mulai mengkhawatirkan kemungkinan pertimbangan politik memengaruhi keputusan mengenai operasi militer berikutnya.

Militer Israel disebut telah menegaskan tidak ingin kembali terseret ke dalam konflik baru apabila tidak terdapat alasan keamanan yang jelas.

"Kami tidak akan terlibat dalam perang baru yang tidak perlu," demikian penegasan para petinggi militer Israel.