Panggil Jajaran Bakom, Prabowo Tekankan Komunikasi Pemerintah yang Sederhana dan Dialogis

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono di kediamannya, pada Minggu sore, 4 Oktober 2026. Pertemuan tersebut membahas penguatan peran Bakom dalam membangun komunikasi pemerintah yang semakin dekat dengan masyarakat.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap bagaimana program dan kebijakan pemerintah dikomunikasikan kepada publik. Komunikasi tersebut diharapkan tidak hanya menyampaikan program pemerintah, tetapi juga manfaat yang dirasakan masyarakat.

“Dalam pertemuan tersebut, Presiden berdiskusi mengenai penguatan peran Badan Komunikasi Pemerintah dalam menyampaikan program, hasil, dan manfaatnya kepada masyarakat, sekaligus membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat,” ujar Seskab Teddy.

Menurut Seskab Teddy, Presiden Prabowo menekankan pentingnya penggunaan bahasa yang sederhana agar komunikasi pemerintah dapat diterima dan dipahami dengan mudah oleh masyarakat. Informasi yang disampaikan juga tidak cukup hanya menjelaskan apa yang dikerjakan pemerintah, tetapi perlu memberikan pemahaman mengenai arah dari setiap kebijakan.

“Presiden menekankan bahwa komunikasi pemerintah harus mudah diterima dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Bukan hanya menyampaikan apa yang dikerjakan pemerintah, tetapi juga menjelaskan arah dan pemikiran di balik setiap kebijakan,” lanjut Seskab Teddy.

Baca Juga: Jabat Kepala KSP, Jenderal Sigit jadi 'Benteng Kokoh' Prabowo

Selain menyampaikan informasi, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Seskab Teddy menyebut bahwa Bakom diharapkan menjadi salah satu jembatan bagi pemerintah untuk mendengar berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.

“Presiden juga mengingatkan agar Badan Komunikasi Pemerintah tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga mendengarkan masukan, keluhan, dan kritik masyarakat untuk kemudian diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepada Presiden,” ungkapnya.

Pertemuan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya membangun pola komunikasi pemerintah yang terbuka dan dialogis. Pemerintah tidak hanya hadir sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pihak yang mendengar dan merespons suara masyarakat.

“Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi pemerintah yang lebih terbuka, dialogis dan berkesinambungan antara pemerintah, media, dan masyarakat. Dengan demikian, setiap kebijakan dan pemikiran Presiden dapat dipahami secara utuh, sekaligus memastikan suara dan aspirasi masyarakat dapat didengar oleh pemerintah,” tutur Seskab Teddy.