Komisaris Utama Transjakarta yang juga mantan Kepala BKN, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh. (dokumentasi)
Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh buka suara terkait kekhawatiran bahwa perkembangan artificial intelligence (AI) dapat mengurangi kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) hingga menggantikan pekerjaan PNS. Menurut Zudan, teknologi AI saat ini lebih tepat diposisikan sebagai alat pendukung yang membantu ASN menyelesaikan pekerjaan secara lebih cepat.
"AI itu alat bantu kerja yang bisa mempercepat proses pekerjaan tertentu," kata Zudan saat dihubungi, Selasa (25/8/2026).
Zudan menegaskan, sejauh ini pengelolaan dan kebutuhan ASN tetap berjalan sebagaimana biasanya. BKN juga belum melakukan pembahasan khusus mengenai kemungkinan pengurangan jumlah pegawai sebagai dampak penggunaan AI di lingkungan pemerintahan.
"Semua berjalan natural, biasa dan sesuai kebutuhan. Wajar wajar saja, belum ada yang mendesak," tuturnya.
Pernyataan Zudan tersebut merespons pembahasan mengenai dampak perkembangan teknologi terhadap kebutuhan ASN yang sebelumnya disoroti Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf. Ia menilai pemanfaatan teknologi, termasuk AI, berpotensi membuat sejumlah pekerjaan di lingkungan pemerintahan dapat diselesaikan dengan sumber daya manusia yang lebih sedikit.
Baca Juga: Belasan Ruko Terbakar di Pontianak
Dede menyampaikan pandangan tersebut dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026). Menurutnya, pekerjaan yang sebelumnya harus dikerjakan beberapa pegawai kini dapat disederhanakan dengan bantuan teknologi AI.
"Kalau dulu kita memerlukan ada dua tiga orang untuk membuat sebuah presentasi, sekarang tidak perlu, ya," kata Dede.
Perkembangan digitalisasi, lanjut Dede, seharusnya turut menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengevaluasi kebutuhan ASN, termasuk di tingkat daerah. Ia mencontohkan kantor kecamatan yang masih dapat memiliki pegawai dalam jumlah puluhan meskipun sejumlah pelayanan dan pekerjaan administrasi telah terbantu teknologi digital.
"Padahal sebagaimana kita ketahui dengan adanya digitalisasi dan lain-lain, mungkin itu mestinya tidak perlu sampai puluhan orang. Mungkin cukup 15 sampai 20 orang," ujarnya.
Atas kondisi tersebut, Dede mempertanyakan strategi pemerintah dalam menyiapkan struktur ASN di masa mendatang. Perubahan pola kerja akibat digitalisasi dan penggunaan AI, menurutnya, dapat memunculkan pertanyaan mengenai apakah jumlah ASN akan terus bertambah atau justru mengalami efisiensi.
"Nah ini konteksnya kalau kita perhatikan juga, bahwa apakah ASN-ASN kita ke depan akan menjadi mass product atau akan terjadi pengurangan?" kata Dede.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
