Bendera Israel/ist
Ntvnews.id, Tel Aviv - Israel terus mendorong upaya untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Arab Saudi. Dalam usaha tersebut, pemerintah Amerika Serikat (AS) sebagai sekutu utama Israel turut dilibatkan.
Mengutip laporan The Wall Street Journal, Senin, 31 Agustus 2026, Presiden AS Donald Trump telah meneruskan perjanjian kerja sama nuklir sipil antara AS dan Arab Saudi kepada Kongres untuk menjalani proses peninjauan.
Namun, kesepakatan itu disebut tidak akan diberlakukan apabila Arab Saudi tidak ikut dalam Perjanjian Abraham (Abraham Accord), yakni kesepakatan yang mendorong negara-negara peserta untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.
"Posisi presiden tidak berubah, dan kesepakatan itu tidak akan berlanjut kecuali Arab Saudi bergabung dengan Kesepakatan Abraham," ujar seorang sumber dari pemerintahan AS.
Laporan tersebut mencuat setelah Menteri Energi AS Chris Wright bersama Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman meneken kesepakatan mengenai kerja sama nuklir sipil pada bulan lalu. Namun, implementasi kesepakatan tersebut kemudian tidak berlanjut.
Di sisi lain, Arab Saudi telah berulang kali menegaskan bahwa mereka tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Palestina memperoleh status sebagai negara merdeka.
Riyadh mensyaratkan pembentukan negara Palestina berdasarkan resolusi PBB tahun 1967, dengan wilayah yang mencakup perbatasan sesuai ketentuan tersebut serta Yerusalem Timur sebagai ibu kota.
Baca Juga: Inggris Kecam Israel Ambil Alih Pusat Pelatihan UNRWA di Yerusalem
Persyaratan itu mengacu pada konsep negara Palestina yang selama ini diperjuangkan untuk berdiri berdampingan dengan Israel di wilayah yang diduduki Israel setelah perang 1967. Wilayah tersebut mencakup Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, serta Jalur Gaza.
"Pembentukan negara Palestina adalah posisi yang teguh dan tak tergoyahkan," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi melalui akun X pada saat itu.
Bagi Israel, terciptanya hubungan diplomatik dengan Arab Saudi merupakan target strategis yang terus diupayakan. Presiden Israel Isaac Herzog kembali menyampaikan keinginan tersebut dalam wawancara yang jarang dilakukan dengan stasiun televisi Al Arabiya yang berbasis di Riyadh.
"Impian saya adalah melihat perdamaian antara Israel dan Arab Saudi. Saya sangat menghormati Putra Mahkota Mohammed Bin Salman," kata Herzog kepada Al-Arabiya, merujuk pada pemimpin de facto Arab Saudi.
Normalisasi hubungan dengan Riyadh dinilai dapat memberikan keuntungan strategis yang besar bagi Israel. Berdasarkan analisis Brookings, hubungan resmi dengan Arab Saudi berpotensi menjadi legitimasi terbesar bagi Israel untuk mengakhiri keterasingan politiknya di kawasan Timur Tengah.
Hubungan tersebut juga dapat mengubah pandangan mengenai integrasi Israel di Timur Tengah. Israel berpotensi memperoleh penerimaan yang lebih luas di kawasan tanpa harus menunggu penyelesaian penuh mengenai persoalan kemerdekaan Palestina.
"Israel membayangkan bahwa normalisasi dengan Arab Saudi akan meningkatkan kerja samanya dengan ekonomi terbesar di kawasan itu dan berfungsi sebagai pintu gerbang menuju hubungan yang lebih baik dengan negara-negara Arab dan Islam lainnya tanpa membuat konsesi berarti apa pun terkait masalah Palestina," demikian analisis Robert Mogielnicki, penasihat Timur Tengah yang berbasis di Paris dan peneliti Pusat Kebudayaan Sultan Qaboos untuk tahun 2025-2026.
Dengan demikian, tercapainya normalisasi Israel-Arab Saudi dinilai berpotensi membuka peluang hubungan yang lebih luas dengan sejumlah negara Muslim yang selama ini belum memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Brunei.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
