Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menargetkan 700 BUMN akan ditutup hingga 31 Desember 2026. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan efisiensi dan menekan biaya operasional BUMN.
"Pemerintah yang saya pimpin Desember 31 2026 kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup," ujar Prabowo saat memberikan sambutan pada penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, Senin, 31 Agustus 2026.
Eks Menteri Pertahanan itu menyebut sejauh ini pemerintah telah menutup 200 BUMN yang tidak memiliki kinerja yang baik.
"Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 200 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak punya kinerja baik, yang rugi kita tutup 290 BUMN," ujar Prabowo.
Prabowo mengatakan penutupan ratusan BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan bagi negara. Dia menyebut pemerintah telah menghemat sekitar Rp50 triliun dari langkah tersebut.
"Dengan 290 BUMN kita telah menghemat 50 triliun," jelasnya.
Baca Juga: Prabowo Tutup Muktamar NU, Ungkap Angka 8 dan 13 Selalu Hadir dalam Hidupnya
Dengan langkah tersebut, Prabowo memperkirakan jumlah BUMN yang tersisa nantinya hanya sekitar 200 hingga 250 perusahaan.
"Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250, BUMN tinggal 200, 250," imbuhnya.
Prabowo mengatakan efisiensi tersebut diharapkan dapat mengurangi beban biaya rutin BUMN, termasuk biaya overhead, gaji direksi, dan komisaris.
Dia memperkirakan pemerintah dapat menghemat sekitar Rp100 triliun dari efisiensi tersebut.
"Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris," ujarnya.
Menurut Prabowo, penghematan dari penataan BUMN dan berbagai sektor pemerintahan akan dialihkan untuk kepentingan masyarakat.
"Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat," kata Prabowo.
Prabowo Subianto di Pentupan Muktamar NU (Istimewa)