BPS Data Pramono Anung dalam Sensus Ekonomi 2026

NTVNews.id , Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 terhadap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 31 Agustus 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Pramono menerima langsung petugas BPS dan mengikuti proses pendataan dengan menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan. Ia pun mengajak masyarakat serta pelaku usaha di Jakarta untuk ikut serta dalam Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi secara terbuka dan sesuai kondisi sebenarnya.

Pramono menuturkan, dirinya telah memberikan jawaban apa adanya ketika menjalani pendataan Sensus Ekonomi 2026. Ia menilai partisipasi masyarakat sangat diperlukan agar BPS dapat memperoleh gambaran yang akurat mengenai kondisi perekonomian di Jakarta.

Sebagai kepala daerah, Pramono juga meminta warga yang masih enggan memberikan informasi agar tidak menutup diri dari petugas sensus.

“Petugas BPS yang hari ini secara langsung menanyakan sesuai dengan tugas yang ditugaskan dalam Sensus yang dilakukan kali ini, saya sudah menjawab secara apa adanya,” katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan tugas konstitusional yang bertujuan mengumpulkan data mengenai kondisi dan aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, Pramono meminta warga maupun pelaku memberikan keterangan yang sebenarnya kepada petugas BPS.

Pramono Anung (NTVNews.id/Adiansyah)

“Ini tidak ada hubungan yang sama sekali dengan, misalnya, perpajakan ataupun dengan hal-hal lain. Ini betul-betul adalah Sensus Ekonomi untuk mengetahui potret tentang kondisi dan keadaan di Jakarta,” sambungnya.

Sementara itu, Sekretaris Utama BPS RI Zulkipli menyampaikan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Jakarta sejauh ini berjalan dengan lancar.

Berdasarkan daftar awal atau pre-list yang dimiliki BPS, proses pendataan telah mencapai 111 persen. Meski demikian, BPS masih menemukan sejumlah unit usaha yang belum berhasil ditemukan maupun yang dokumennya masih dalam tahap penelusuran.

Zulkipli memastikan petugas masih memiliki waktu untuk melakukan pendataan ulang terhadap perusahaan atau unit usaha yang belum terjangkau.

“Waktu kita masih ada sampai dengan 15 September. Kami akan mendatangi kembali perusahaan-perusahaan itu serta menemukan kembali yang tadinya belum ditemukan dalam pre-list kami,” ungkapnya.

BPS juga membuka kesempatan bagi masyarakat dan pelaku usaha di Jakarta yang belum mendapatkan pendataan untuk segera menghubungi kantor BPS. Zulkipli mengatakan, masyarakat tidak perlu menunggu petugas datang apabila hingga saat ini belum tercatat dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

“Untuk masyarakat di DKI Jakarta dapat membantu BPS dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Bagi yang belum terdata, nanti kita bisa melakukan pendataan atau bisa menghubungi kantor BPS. Waktu kita masih ada hingga pertengahan September 2026,” tutupnya.