Orang-orang ikut serta dalam sebuah aksi unjuk rasa untuk memprotes rencana Israel atas pemindahan paksa di Kota Gaza, Palestina, Kamis (23/7/2026) (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta -Puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu (30/8) untuk menuntut kejelasan nasib ribuan orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023.
Aksi yang diprakarsai oleh Jaringan Organisasi Nonpemerintah Palestina tersebut berlangsung di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional (ICRC) di Gaza City bagian barat, bertepatan dengan peringatan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional pada 30 Agustus.
Dalam aksi tersebut, para peserta memajang foto-foto kerabat mereka yang hilang dan membentangkan spanduk bertuliskan "Orang-Orang Hilang: Kisah-Kisah yang Menanti Kebenaran" (The Missing: Stories Awaiting the Truth).
Direktur jaringan tersebut, Mohammed Saleh, menegaskan bahwa isu orang hilang bukan sekadar angka statistik, melainkan menyangkut identitas, harapan, serta perjuangan keluarga dalam menuntut kebenaran dan keadilan. Saleh mengungkapkan pihaknya telah mendokumentasikan lebih dari 11.200 orang hilang yang terdaftar, meski angka sebenarnya diperkirakan jauh lebih tinggi.
Ia pun mendesak dibentuknya mekanisme pencarian yang independen dan transparan, pembentukan basis data nasional terpadu, serta penguatan dukungan bagi fasilitas kedokteran forensik dan laboratorium khusus guna mengidentifikasi jenazah.
Secara terpisah, sejumlah kelompok Palestina mengecam keras kunjungan Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, ke blok wanita di Penjara Damon. Dalam kunjungannya, Ben-Gvir merekam video para tahanan perempuan Palestina dan mengunggahnya ke media sosial X.
Klub Tahanan Palestina (Palestinian Prisoners' Club) menilai aksi perekaman tersebut merupakan bentuk kebijakan sistematis yang menargetkan para tahanan serta memanfaatkan penderitaan mereka demi kepentingan propaganda politik.
Dalam rekaman video berdurasi 1 menit 44 detik tersebut, seorang tahanan perempuan yang diisolasi mengungkapkan minimnya fasilitas penahanan, termasuk tidak mandi selama tiga hari, ketiadaan akses perawatan medis, serta pakaian yang kotor. Ben-Gvir kemudian merespons melalui penerjemah dengan menyatakan bahwa fasilitas dan kondisi nyaman yang dulu ada di dalam penjara kini telah berakhir.
Merespons insiden ini, Gerakan Jihad Islam menegaskan pemerintah Israel bertanggung jawab penuh atas keselamatan para tahanan perempuan dan meminta lembaga internasional segera turun tangan. Sementara itu, Hamas memperingatkan agar fasilitas penahanan tidak dijadikan arena pelanggaran, intimidasi, penyiksaan, maupun pembunuhan, serta menyerukan langkah nyata untuk melindungi para tahanan Palestina.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
