Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat Kemendukbangga/BKKBN Wahyuniati dalam diskusi tentang peran TPK dalam distribusi MBG 3B di Jakarta, Senin, 31 Agustus 2026. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Kemendukbangga/BKKBN menetapkan lima provinsi dengan angka stunting tinggi sebagai wilayah prioritas penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B).
Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat Kemendukbangga/BKKBN Wahyuniati menyampaikan kebijakan tersebut saat mengikuti diskusi mengenai peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam distribusi MBG 3B di Jakarta, Senin, 31 Agustus 2026.
Lima provinsi yang menjadi sasaran prioritas tersebut terdiri atas Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Banten.
"Daerah dengan stunting tinggi ini ada di lima provinsi di 141 kabupaten/kota secara keseluruhan ya, kemudian ada di 30.676 desa atau kelurahan dengan jumlah penerima manfaat 7.001.015 jiwa, dengan rincian 625.886 ibu hamil, 1,61 juta ibu menyusui, dan 4,76 juta balita," katanya.
Baca Juga: Kemendukbangga Fokuskan MBG 3B pada Wilayah Kasus Stunting Tinggi
Wahyuniati mengatakan penetapan wilayah prioritas mengacu pada hasil konsinyering perbaikan tata kelola Program MBG yang dilakukan pada 3 Agustus 2026.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sekaligus mencegah stunting sejak periode 1.000 hari pertama kehidupan, yakni sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
Dalam mendukung pelaksanaan MBG 3B, Kemendukbangga/BKKBN juga memanfaatkan peran TPK yang tersebar di seluruh Indonesia.
Dari total 344.417 TPK di Indonesia, sebanyak 106.261 orang saat ini telah terlibat dalam penyaluran MBG 3B.
Baca Juga:Kemendukbangga Siapkan Trauma Healing untuk Korban Gempa NTT dan Karhutla
Meski demikian, Wahyuniati mengungkapkan masih terdapat persoalan dalam pemberian insentif kepada kader TPK. Insentif yang ditetapkan sebesar Rp1.000 untuk setiap ompreng belum diterima secara optimal oleh seluruh kader.
Ia menyebut masih ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memberikan insentif di bawah ketentuan. Selain itu, pembayaran kepada kader juga masih mengalami keterlambatan dan belum menggunakan mekanisme yang seragam.
"Masih ada SPPG yang memberikan insentif di bawah ketentuan petunjuk teknis (juknis) Rp1.000 per sasaran. Selain itu, juga masih ada keterlambatan pembayaran insentif, dan belum ada mekanisme yang seragam dalam pembayaran insentif tersebut," ujarnya.
Berdasarkan catatan Badan Gizi Nasional (BGN) hingga 18 Agustus 2026, sebanyak 10,8 juta penerima manfaat dari kelompok 3B telah memperoleh MBG.
Sementara itu, proyeksi sasaran MBG 3B berdasarkan konsinyering perbaikan tata kelola BGN mencapai 21,9 juta penerima manfaat.
Jumlah tersebut terdiri atas 2,4 juta ibu hamil, 2,7 juta ibu menyusui, serta 16,7 juta balita yang tidak termasuk peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
