Pramono: BMKG Prediksi EL Nino sampai Januari 2027

NTVNews.id, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meminta seluruh jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino yang diprediksi berlangsung cukup panjang.

Orang nomor satu di DKI itu menyampaikan hal tersebut saat memimpin Apel Jaga Jakarta Kesiapsiagaan Musim Kemarau 2026 di Lapangan Silang Monas Sisi Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 2 Agustus 2026.

Menurut Pramono, kondisi El Nino tidak hanya perlu diantisipasi hingga akhir September 2026. Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), fenomena tersebut berpotensi berlangsung hingga Januari 2027.

"Hari ini pemerintah DKI Jakarta mengadakan Apel Jaga Jakarta berkaitan dengan antisipasi penanganan persoalan kebakaran, potensi kebakaran yang ada di Jakarta menghadapi El Nino yang diperkirakan panjang sampai dengan akhir September, bahkan BMKG memprediksi sampai dengan Januari 2027," katanya.

Baca Juga: Pramono Pimpin Apel Hadapi Puncak Musim Kemarau

Mengantisipasi berbagai risiko akibat musim kemarau dan El Nino, Pemprov DKI Jakarta menyiagakan 1.027 personel lintas instansi serta 29 mobil tangki.

Kesiapsiagaan tersebut difokuskan untuk menghadapi sejumlah persoalan yang berpotensi meningkat selama musim kemarau, mulai dari kekeringan, keterbatasan air bersih, kebakaran hingga penurunan kualitas udara.

Sebanyak 1.027 personel tersebut berasal dari berbagai unsur, di antaranya pemerintah, TNI, Polri, BNPB, BMKG, PAM Jaya, PMI, relawan, serta sejumlah mitra kebencanaan.

Pemantauan terhadap wilayah yang dinilai rawan juga diperkuat. Koordinasi lintas instansi dilakukan agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat ketika terjadi kondisi darurat.

Selain menyiagakan personel, BPBD Provinsi DKI Jakarta menyiapkan 29 mobil tangki yang berasal dari 10 instansi dan lembaga.

Pramono Anung (NTVNews.id/Adiansyah)

Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi kekurangan air bersih selama puncak musim kemarau. Pemetaan wilayah rawan kekeringan dan kebutuhan masyarakat juga dilakukan hingga tingkat kelurahan.

Warga yang mengalami kondisi darurat akibat kekeringan atau membutuhkan bantuan air bersih dapat memanfaatkan layanan 112. Laporan masyarakat nantinya akan ditindaklanjuti melalui koordinasi BPBD dengan pihak terkait.

Pramono Anung menegaskan bahwa langkah antisipasi harus dilakukan sebelum persoalan berkembang menjadi keadaan darurat. Ia meminta seluruh jajaran memastikan ketersediaan air bersih, meningkatkan pencegahan kebakaran, menjaga kualitas udara, serta memperhatikan kesehatan masyarakat selama musim kemarau.

"Saya meminta jajaran untuk tidak menunggu masalah terjadi. Pastikan air bersih tersedia, cegah kebakaran, jaga kualitas udara dan kesehatan warga, serta pantau stok pangan. Masyarakat juga perlu dilibatkan untuk menggunakan air secara bijak, mencegah sumber api, memastikan APAR tersedia, dan segera melaporkan potensi kebakaran," ujarnya.

Baca Juga: Pramono: Penyebab Kebakaran di Jakarta dari Korsleting Listrik hingga Bakar Sampah

Pramono juga mengajak masyarakat berperan aktif menghadapi dampak musim kemarau. Warga diminta menggunakan air secara bijak, mencegah munculnya sumber api, memastikan ketersediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), serta segera melaporkan potensi kebakaran.

Ancaman kebakaran menjadi salah satu perhatian utama Pemprov DKI selama musim kemarau. Sepanjang Juli hingga Agustus 2026, tercatat 457 kejadian kebakaran di Jakarta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 240 kejadian terjadi selama Agustus 2026.

Adapun dugaan penyebab kebakaran paling banyak berkaitan dengan listrik, yakni sebanyak 169 kejadian. Sementara itu, objek yang paling banyak terbakar adalah sampah dengan jumlah 122 kejadian.

Untuk memperkuat pencegahan kebakaran di tingkat permukiman, politisi PDI Perjuangan tersebut meminta supaya keberadaan APAR terus dipastikan di setiap RW.

"Pengawasan terhadap titik rawan dan edukasi pencegahan harus diperkuat. Sedangkan untuk Alat Pemadam Api Ringan (APAR), saya meminta setiap RW memilikinya, karena program ini sudah berjalan, saya yakin sekarang setiap RW sudah memilikinya," kata Pramono.