AS Ambil Alih Ladang Minyak Venezuela yang Sebelumnya Dikelola China dan Rusia

Ntvnews.id, Washington D.C - Perusahaan energi asal Amerika Serikat (AS), North American Blue Energy Partners (NABEP), bersiap mengambil alih sejumlah ladang minyak di Venezuela yang sebelumnya berada di bawah pengelolaan perusahaan asal China dan Rusia. Langkah tersebut merupakan bagian dari kesepakatan produksi minyak dalam skala besar antara Washington dan Caracas yang diumumkan Presiden AS Donald Trump.

Dilansir dari DW, Kamis, 3 September 2026, menurut dua pejabat AS yang dikutip Reuters, proyek-proyek tersebut termasuk dalam 14 kontrak baru yang diberikan pemerintah Venezuela kepada NABEP. Dengan tambahan kontrak tersebut, perusahaan yang dikendalikan pengusaha Venezuela Alejandro Betancourt diperkirakan akan mengelola total 17 proyek minyak di negara tersebut.

Dari 14 proyek baru itu, lima sebelumnya dikelola perusahaan China dan satu lainnya berada di bawah pengelolaan perusahaan Rusia. Dua di antaranya sebelumnya dioperasikan China Concord Resources, yang dijatuhi sanksi AS pada 2019 karena aktivitas bisnisnya di Iran. Sementara proyek lainnya pernah dikelola Sinopec dan China National Petroleum Corp.

Salah satu pejabat AS menyebut pengambilalihan tersebut juga berpotensi membuka kembali akses minyak Venezuela ke pasar Amerika Serikat. Sebelumnya, sebagian minyak Venezuela dikirim ke China.

Baca Juga: Bahlil: Target Lifting Minyak 2027 Naik Jadi 612.500 BOPD

NABEP akan memperoleh hak untuk mengelola 17 proyek minyak di Venezuela, termasuk lima ladang yang sebelumnya dioperasikan perusahaan China dan satu ladang yang dikelola perusahaan Rusia.

Perusahaan yang berada di bawah kendali Alejandro Betancourt tersebut memperoleh hak pengelolaan selama 100 tahun atas ladang-ladang dengan total cadangan terbukti sekitar 65 miliar barel.

Dalam kesepakatan tersebut, pemerintah AS mendapatkan 35 persen saham pada perusahaan induk NABEP. Washington juga memiliki hak membeli 20 persen hasil produksi dengan harga pokok serta hak penolakan pertama terhadap 80 persen produksi lainnya.

Selain itu, AS memperoleh hak veto dalam jajaran Dewan NABEP. Mayoritas anggota dewan tersebut diwajibkan merupakan warga negara Amerika Serikat.

NABEP berencana menggelontorkan investasi hingga USD100 miliar untuk pembangunan infrastruktur minyak baru di Venezuela. Betancourt menyebut Venezuela memiliki kelimpahan sumber daya alam, masyarakat yang pekerja keras, dan potensi yang belum dimanfaatkan.

Ilustrasi bendera Venezuela/HO-Kementerian Luar Negeri RI/www.kemlu.go.id (Antara)

Ia menilai kesepakatan tersebut dapat membuka potensi tersebut demi manfaat besar bagi rakyat Venezuela dan Amerika.

Meski demikian, Washington masih membutuhkan keterlibatan perusahaan-perusahaan minyak besar untuk mendorong peningkatan produksi Venezuela. ExxonMobil dan ConocoPhillips sebelumnya meninggalkan negara tersebut pada 2007 setelah aset mereka dinasionalisasi.

Kedua perusahaan tersebut juga menegaskan perlunya kepastian hukum dan jaminan penghormatan terhadap kontrak apabila ingin kembali berinvestasi di Venezuela.

Trump sebelumnya menyatakan ExxonMobil akan kembali beroperasi di Venezuela. Namun, ExxonMobil memilih tidak memberikan komentar mengenai rencana tersebut.

Sementara itu, ConocoPhillips menyatakan setiap keputusan investasi akan mempertimbangkan stabilitas kebijakan dan kepatuhan terhadap prinsip supremasi hukum.

Baca Juga: Militer AS Diam-Diam Bantu Kapal Tanker Minyak Melintasi Selat Hormuz

Alejo Czerwonko dari UBS menilai keterlibatan perusahaan minyak besar sangat dibutuhkan untuk memulihkan industri energi Venezuela.

"Anda membutuhkan investasi dan keahlian yang besar dari perusahaan seperti Exxon dan ConocoPhillips," katanya.

"Bagaimana Anda menarik perusahaan-perusahaan tersebut ke negara tersebut?" sambungnya.

Senada, Radhika Bansal dari Rystad Energy melihat masih terdapat sejumlah persoalan yang belum jelas dalam kesepakatan tersebut.

"Masih banyak hal yang belum diketahui, dan ada unsur-unsur yang membingungkan," katanya.

Kekhawatiran terhadap Betancourt

Struktur kerja sama tersebut turut menimbulkan kekhawatiran di kalangan perusahaan minyak yang tengah mempertimbangkan investasi di Venezuela.

Alejandro Betancourt, yang mengendalikan NABEP, sebelumnya pernah menjadi subjek penyelidikan otoritas AS dan Eropa terkait transaksi dengan pemerintah Venezuela. Namun, ia tidak pernah didakwa dan sebelumnya telah membantah tuduhan tersebut.

"Perusahaan-perusahaan minyak besar dan perusahaan asing besar yang sedang menegosiasikan migrasi kontrak ingin memastikan mereka tidak akan duduk di meja yang sama dengan Betancourt," kata seorang sumber yang terlibat dalam persiapan penandatanganan kontrak energi.

Sumber Reuters lainnya menyebut struktur kesepakatan tersebut berpotensi membuat perusahaan minyak asal AS harus berhadapan langsung dengan pemerintah Amerika dalam persaingan bisnis di Venezuela.

Kendati demikian, Chevron, Eni, ONGC, GeoPark, dan GE Vernova tetap dijadwalkan menandatangani sejumlah kesepakatan energi di Venezuela. Kerja sama perusahaan-perusahaan tersebut terpisah dari perjanjian NABEP.

Trump juga mengakui bahwa dampak kesepakatan tersebut terhadap harga bahan bakar tidak akan langsung dirasakan. "Mungkin akan sedikit lama," katanya, ketika menanggapi perkiraan bahwa pemulihan industri minyak Venezuela dapat membutuhkan waktu bertahun-tahun.

Di Kongres AS, Senator Jack Reed meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai dasar hukum kesepakatan tersebut. Ia juga menentang penggunaan kekuatan militer AS untuk mendukung investasi pada perusahaan minyak swasta.

Di sisi lain, Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez menyambut kesepakatan tersebut. Ia menilai kerja sama itu dapat menjadi kesempatan untuk memodernisasi industri minyak Venezuela, sembari menegaskan bahwa kedaulatan negaranya tetap terjaga.