Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat (tiga kanan) memberikan keterangan pers selepas pembukaan acara (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta -Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyatakan belum ada pembahasan mengenai penambahan daerah prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara nasional. Fokus pemerintah saat ini dipastikan tetap tertuju pada tujuh wilayah yang sebelumnya telah ditetapkan.
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menjelaskan bahwa skema penanganan masih mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Regulasi tersebut menetapkan tujuh provinsi prioritas utama, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.
"Memang, memang yang utama itu dulu ya, tujuh ya, tujuh prioritas," kata Jumhur saat ditemui selepas pembukaan acara "Lokakarya Penguatan Koordinasi Nasional dan Kolaborasi Internasional dalam Pemberantasan Kejahatan Lingkungan" di Jakarta, Kamis (3/9).
Jumhur menegaskan bahwa insiden kebakaran yang merebak di daerah lain tidak serta-merta mengubah pemetaan wilayah prioritas nasional. Ia mencontohkan kasus karhutla yang terjadi di Aceh, Sulawesi Selatan, Bangka Belitung, hingga Jawa Timur, termasuk di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.
Petugas gabungan membuat sekat bakar untuk mengendalikan titik api sekaligus mencegah pergerakan kebakaran di lereng Gunung Semeru, Minggu, 30 Agustus 2026 (Antara) "Ada pertimbangan kenapa masuk skala prioritas, salah satunya ada satuan hidrologi gambut yang mesti dilindungi itu, lalu yang lain kayak Bromo kebakaran itu, itu memang ada yang nakal saja itu bakar-bakar apa kali gitu si pengunjung gitu, kira-kira gitu lah," ungkapnya menjelaskan.
Terkait potensi opsi perluasan daerah prioritas di masa mendatang, Jumhur memaparkan bahwa keputusan tersebut membutuhkan kebijakan pemerintah yang melibatkan koordinasi antarinstansi. Penanganan karhutla sendiri saat ini masuk dalam koordinasi Desk Karhutla di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam).
Hingga kini, pemerintah belum menerbitkan keputusan untuk memperluas cakupan wilayah prioritas karhutla nasional. Seluruh upaya pengendalian dan koordinasi penanganan tetap berjalan melalui mekanisme kerja Desk Karhutla.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
