Pemprov DKI Pastikan Optimalisasi APBD 2026 Berdampak Langsung ke Warga

NTVNews.id, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan optimalisasi APBD 2026 benar-benar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sejumlah sektor prioritas menjadi perhatian, mulai dari penanganan banjir, pengelolaan sampah, transportasi publik, subsidi pangan, perlindungan sosial, hingga pemenuhan hak anak.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Uus Kuswanto saat mewakili Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis, 3 September 2026.

Uus menyampaikan jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026, serta Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Pemprov DKI menyatakan optimalisasi belanja daerah tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga memastikan setiap program berjalan sesuai target dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Uus mengatakan pemerintah DKI sependapat dengan Fraksi PKS, Fraksi Partai NasDem, dan Fraksi Partai Golkar mengenai pentingnya meningkatkan penyerapan belanja daerah melalui monitoring dan evaluasi secara berkala.

"Eksekutif sependapat dengan Fraksi PKS, Fraksi Partai NasDem, dan Fraksi Partai Golkar terkait penyerapan belanja daerah, untuk mendorong optimalisasi penyerapan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan program berjalan sesuai dengan jadwal," katanya.

Salah satu sektor yang mendapat perhatian adalah pengendalian banjir Jakarta. Pemprov DKI memperkuat penyusunan peta prioritas serta sistem informasi berbasis spasial dan terintegrasi untuk menentukan wilayah yang membutuhkan penanganan.

Baca Juga: Pramono Sampaikan Ranperda P2APBD Tahun 2025, Realisasi Pendapatan Daerah Capai 94,76 Persen

Pemandangan kota Jakarta. (Dok.Antara)

Prioritas penanganan akan mempertimbangkan tingkat risiko, kondisi infrastruktur, frekuensi kejadian, dampak yang ditimbulkan, serta karakteristik kebutuhan di masing-masing wilayah. Selain itu, pengecekan, pemeliharaan, dan perbaikan sistem pengontrol pompa banjir akan dilakukan secara intensif di seluruh wilayah administrasi Jakarta.

Kesiapan pompa juga dipantau selama 24 jam melalui Command Center. Pengawasan terhadap saluran drainase dan pintu air dilakukan secara berkala guna mencegah penumpukan sampah maupun sedimen yang berpotensi menghambat aliran air.

Di sektor persampahan, Pemprov DKI Jakarta mendorong pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Kebijakan tersebut diperkuat melalui Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber.

Program tersebut mencakup optimalisasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan TPS 3R, peningkatan kapasitas fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Bantargebang dan RDF Rorotan, hingga penindakan terhadap keberadaan TPS dan tempat pembuangan akhir (TPA) ilegal.

Pemprov DKI juga memastikan pengembangan transportasi publik Jakarta tetap memperhatikan kemampuan masyarakat. Uus menyebut rencana penyesuaian tarif Transjakarta akan dilakukan secara hati-hati, transparan, dan berdasarkan kajian yang komprehensif.

Selain pengembangan layanan Transjakarta, Pemprov DKI terus memperluas konektivitas melalui pembukaan layanan Transjabodetabek.

Pemerintah DKI juga tengah memantau penyusunan kajian dan dasar hukum terkait rencana transportasi laut Transjakarta. Targetnya, layanan tersebut dapat mulai beroperasi pada 2027 dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan pelayaran.

Dalam sektor kesehatan, Pemprov DKI Jakarta tetap memberikan dukungan pembiayaan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga Jakarta sebagai bagian dari upaya memperkuat cakupan kesehatan semesta.

Sementara itu, penyaluran bantuan sosial akan menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dipadankan dengan berbagai sumber data lainnya.

Balai Kota DKI Jakarta (NTVNews.id/Adiansyah)

Dari sisi pendapatan, Pemprov DKI berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperluas basis penerimaan, meningkatkan cakupan, serta menutup celah kebocoran. Strategi tersebut dilakukan tanpa semata-mata meningkatkan beban pajak masyarakat.

Pada sektor belanja, tambahan alokasi anggaran antara lain diarahkan untuk penyediaan Upah Minimum Provinsi (UMP), subsidi pangan, serta penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).

"Di sisi belanja, peningkatan alokasi anggaran antara lain diarahkan untuk penyediaan Upah Minimum Provinsi (UMP), belanja subsidi pangan, dan penyesuaian harga BBM. Pemprov DKI Jakarta juga memastikan pemberian subsidi pangan terus diperkuat, antara lain melalui penyediaan kebutuhan anggaran dan peningkatan pelayanan pendaftaran subsidi pangan secara online," ucap Uus.

Saat ini, distribusi pangan subsidi telah tersedia di 197 lokasi yang tersebar di lima kota administrasi Jakarta serta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Selain pembahasan perubahan APBD 2026, Pemprov DKI juga menegaskan pentingnya penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang memberikan dampak nyata bagi kehidupan anak.

Predikat KLA tidak ingin hanya menjadi pencapaian administratif. Pemerintah menargetkan adanya perubahan konkret, seperti penurunan kasus kekerasan terhadap anak, peningkatan kesejahteraan, serta pengembalian Anak Tidak Sekolah (ATS) ke layanan pendidikan.

Pemprov DKI berencana terus memperbanyak dan memeratakan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di berbagai wilayah Jakarta.Pembangunan maupun pemeliharaan RPTRA akan memperhatikan kualitas fasilitas, keamanan, aksesibilitas, serta kebutuhan anak penyandang disabilitas.

"Fasilitas publik anak seperti RPTRA juga akan terus diperbanyak secara merata dengan memperhatikan kualitas, keamanan, aksesibilitas, serta ramah disabilitas. Perawatan dan pemerataan RPTRA yang ada juga menjadi prioritas," katanya lagi.

Tak hanya fasilitas fisik, pemerintah DKI juga akan memperkuat layanan kesehatan mental anak melalui konseling, deteksi dini, serta penyusunan prosedur operasional standar (SOP) rujukan yang dapat diterapkan di sekolah, puskesmas, dan lingkungan komunitas.

Perlindungan anak di ruang digital turut menjadi perhatian. Upaya yang disiapkan mencakup peningkatan literasi digital, penyaringan konten berbahaya, mekanisme pelaporan perundungan siber, serta perlindungan anak dari praktik pemrofilan.

"Optimalisasi APBD 2026 diharapkan menjadi bagian dari upaya mewujudkan Jakarta menjadi kota global dan pusat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh warganya," pungkas Uus.