Kemenkeu Terjunkan Pegawai Daerah Ikut Awasi Program Makan Bergizi Gratis

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 4 Sep 2026, 10:32
thumbnail-author
Naila Fadhilah
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberi keterangan, di Jakarta, Kamis (3/8/2026). Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberi keterangan, di Jakarta, Kamis (3/8/2026). (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta -Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menerjunkan para pegawainya di daerah untuk ikut mengawasi secara langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah pengawasan bergilir di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ini ditempuh demi memastikan penggunaan anggaran berjalan secara efisien.

"Sekarang untuk memastikan program itu menjadi efisien Kementerian Keuangan juga ikut mengawasi. Jadi pegawai-pegawai kami di daerah mengawasi masing-masing SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) secara bergilir. Jadi saya harapkan nanti kita bisa perbaiki terus skenarionya ke depan untuk MBG," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Kamis (3/9).

Purbaya mengungkapkan bahwa proyeksi anggaran program MBG terus mengalami penurunan berkat upaya efisiensi. Alokasi yang awalnya diperkirakan mencapai Rp300 triliun per tahun menyusut menjadi Rp260 triliun, lalu turun kembali ke angka Rp240 triliun.

Ke depan, Kemenkeu menargetkan nilai anggaran tersebut dapat ditekan hingga berada di bawah Rp200 triliun per tahun. Rencana efisiensi ini juga telah dibahas bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono.
 

"Saya sudah bicara dengan Kepala BGN yang baru, sepertinya bisa dibuat lebih efisien lagi di bawah Rp200 triliun," tuturnya.

Di sisi lain, BGN juga terus memperketat pengawasan sebagai bagian dari pembenahan tata kelola program prioritas nasional ini. BGN memastikan anggaran tahun 2027 dapat secara optimal menjangkau target pemenuhan gizi bagi 72,4 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik PAUD hingga SMA, serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B).

Berdasarkan surat bersama pagu indikatif Menteri Keuangan nomor S-228/MK.03/2026 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor B-385/D.9/PP.04.03/05/2026 tertanggal 7 Mei 2026, total anggaran BGN untuk tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp240,2 triliun.

"Anggaran tersebut terdiri dari program pemenuhan gizi nasional Rp232,8 triliun (96,95 persen) dan dukungan manajemen Rp7,32 triliun (3,05 persen). Kami terus berusaha untuk terus bekerja dengan tim, dengan dukungan moral Komisi IX kami akan terus memperbaiki tata kelola Program MBG ini guna mencapai target pemenuhan gizi nasional," papar Sudaryono.

Merujuk pada Surat Bersama Pagu Anggaran (SBPA), rincian anggaran BGN tahun 2027 dialokasikan sebesar Rp198,9 miliar untuk penyediaan dan penyaluran MBG bagi 60,5 juta anak sekolah (PAUD–SMA). Sementara itu, anggaran sebesar Rp33,5 triliun disiapkan untuk menyasar 11,8 juta penerima manfaat dari kelompok 3B.
 
 
(Sumber: Antara)
 
x|close