Presiden Prabowo Pimpin Rapat Terbatas Penanganan Bencana Alam Gempa NTT, Erupsi Anak Gunung Krakatau, dan Perkembangan Penanganan Karhutla dengan para Kepala Daerah (Istimewa)
Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum menyerahkan data perusahaan yang diduga terlibat tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia ingin mengetahui secara jelas pihak yang berada di balik kepemilikan perusahaan-perusahaan tersebut.
Permintaan itu disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas mengenai penanganan bencana alam bersama kepala daerah dan sejumlah pihak terkait secara virtual pada Senin, 7 September 2026.
Dalam rapat tersebut, Prabowo terlebih dahulu meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan perkembangan penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Kapolri kemudian melaporkan bahwa hingga kini Polri tengah menangani 200 laporan polisi dengan 138 tersangka yang telah diamankan.
"Mohon izin bapak ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai," ujar Kapolri.
Selain menangani perkara yang melibatkan individu, Polri juga telah memproses sejumlah perusahaan. Listyo menyebut terdapat delapan korporasi yang sedang ditangani, sementara penyelidikan lebih lanjut dilakukan terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan lainnya yang telah dikenai sanksi administratif.
"Kemudian ada 8 korporasi yang kami proses, kemudian kami sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan dan pencabutan izin apakah mereka melakukan pidana," ujarnya.
Listyo menegaskan, perusahaan yang nantinya terbukti melakukan tindak pidana akan diproses secara hukum. Ia juga menyebut jumlah tersangka maupun perkara masih berpotensi bertambah seiring berlangsungnya penyelidikan di lapangan.
"Kalau emang mereka melakukan pidana maka kami akan proses, angka ini akan terus bergerak bertambah disesuaikan dengan tim yang saat ini bergerak di lapangan," lanjutnya.
Mendengar laporan tersebut, Prabowo menyoroti adanya informasi mengenai lahan yang dalam waktu singkat berubah menjadi perkebunan setelah sebelumnya terbakar. Presiden meminta penyelidikan terhadap dugaan tersebut terus dilakukan untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab.
Baca Juga: Prabowo: Respons Pemerintah Tangani Bencana Kini Lebih Cepat Dibanding Tahun Sebelumnya
"Terima kasih, saya tertarik juga ya yang abis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan, apakah ini rakyat atau korporasi," ujarnya.
Prabowo selanjutnya meminta Kapolri segera menyerahkan data perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus karhutla. Ia juga meminta kementerian terkait melakukan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan tersebut, termasuk kemungkinan pencabutan izin.
"Tolong ini diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, yang 8 maupun yang 18, dan nanti akan saya minta mungkin menteri kehutanan, ATR/BPN, dan juga Satgas PKH untuk menilai kalau perlu kita segera cabut semuanya tuh," ujarnya.
Tak hanya meminta evaluasi, Prabowo juga membuka kemungkinan pencabutan seluruh perizinan perusahaan apabila terbukti terlibat. Ia sekaligus meminta informasi mengenai pihak yang menjadi pemilik korporasi tersebut.
"Semua izin-izinnya kita cabut, HGU-nya dan sebagainya, ini sudah kelewatan dan juga saya ingin tahu benar-benar korporasi itu milik siapa," lanjutnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
