Viral Buku Islam Ala Prabowo, Idrus Marham: Presiden Prabowo Istiqomah Sebagai Muslim Sejati

Ntvnews.id, Jakarta - Perbincangan mengenai buku Islam Ala Prabowo terus menjadi perhatian publik. Terutama munculnya berbagai sorotan terhadap beberapa Konributor penulis buku itu mengitari suasana Muktamar NU, yang dinilai sangat tendensius, dinilai sebagai Penjilat kepada Penguasa.

Pada hal, sejatinya Buku ini tidak semata-mata berbicara mengenai identitas keislaman Presiden Prabowo Subianto dalam pengertian simbolik dan formal, tetapi mencoba melihat Islam dari dimensi yang lebih substantif: akhlak, keberpihakan kepada kaum lemah, kemaslahatan rakyat, ilmu pengetahuan, serta kerja nyata membangun bangsa dan peradaban.

Dalam konteks tersebut, Idrus Marham menilai bahwa Presiden Prabowo dapat dipahami sebagai sosok yang menghadirkan nilai-nilai keislaman melalui praksis kepemimpinannya.

"Prabowo memang bukan santri, tetapi Presiden Prabowo memang muslim sejati. Kehidupannya mencerminkan nilai dan ruhul Islam. Tetapi Islamnya Prabowo tidak seperti Islam kita. Ada orang yang tumbuh dalam tradisi santri, ada pula yang sejak lahir berada dalam lingkungan keluarga Muslim yang homogen. Prabowo memiliki pengalaman keberagamaan yang berbeda," ujarnya.

Menurut Idrus, latar belakang keluarga Prabowo yang plural secara agama justru membuat keteguhan keimanannya sebagai seorang Muslim menarik untuk dilihat secara lebih objektif. Prabowo tumbuh dalam keluarga yang dikenal memiliki latar belakang multireligius, namun tetap mempertahankan identitas dan keyakinannya sebagai seorang Muslim.

Baca Juga: Mendagri Minta Kepala Daerah di NTT Segera Gunakan Bantuan Presiden untuk Penanganan Pascagempa

"Di tengah keluarga yang multireligion, mempertahankan keyakinan bukan sesuatu yang sederhana. Karena itu, jangan melihat keberislaman seseorang hanya dari apakah ia berasal dari keluarga pesantren atau bukan. Ada dimensi keteguhan iman yang juga harus dihargai," ungkap Indrus.

Nilai keislaman seseorang, tegas Idrus, juga harus dilihat dalam perspektif tantangan yang dihadapinya.

Islam yang Tidak Berhenti pada Identitas

Idrus menilai bahwa ukuran seorang Muslim tidak semestinya berhenti pada seberapa kuat seseorang berbicara mengenai agama atau seberapa tinggi penguasaannya terhadap teks-teks keagamaan.

"Bukankah Al-Qur’an memberikan perhatian yang sangat besar kepada anak yatim dan fakir miskin? Bukankah iman selalu memiliki konsekuensi amal? Maka muslim sejati bukan hanya orang yang cerdas memahami teks agama, tetapi orang yang mampu menerjemahkan nilai agama menjadi tindakan nyata," terangnya.

Dalam perspektif tersebut, berbagai program pemerintahan yang diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan rakyat, perlindungan masyarakat rentan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pembangunan sumber daya manusia dapat dilihat sebagai bagian dari ikhtiar menghadirkan maslahah.

Tradisi Islam sendiri menempatkan akhlak sebagai inti penting keberagamaan. Nabi Muhammad SAW menegaskan misi penyempurnaan kemuliaan akhlak. Karena itu, keberagamaan tidak cukup hanya menjadi identitas personal, tetapi harus hadir dalam hubungan manusia dengan manusia.

"Agama pada akhirnya harus menjadi akhlak. Kalau agama hanya menjadi wacana, ia belum selesai. Nilai agama harus terlihat dalam kepedulian, keadilan, kasih sayang, amanah, dan kebermanfaatan bagi masyarakat. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama,” tegas Idrus mengutip hadis Rasulullah SAW," sambungnya.

Islam, Sains, dan Peradaban

Idrus juga mengingatkan agar Islam tidak dipahami secara dikotomis dengan ilmu pengetahuan.

Islam, menurutnya, memiliki pandangan yang holistik terhadap kehidupan. Karena itu, pengembangan sains, teknologi, inovasi, pendidikan, dan pembangunan peradaban tidak seharusnya diposisikan berhadap-hadapan dengan agama.

"Islam itu universal, komprehensif atau holistik, terintegrasi dan fleksibel. Jangan kita dikotomikan agama dengan sains. Peradaban Islam justru pernah mengalami masa ketika ilmu agama, filsafat, kedokteran, matematika, astronomi dan berbagai disiplin ilmu berkembang dalam satu ekosistem peradaban," paparnya.

Dalam konteks kekinian, perhatian Prabowo terhadap sains, teknologi, inovasi dan pembangunan sumber daya manusia dan orientasi kepada kesejahteraan sosial dinilai Idrus merupakan bagian dari tantangan membangun Indonesia sebagai bangsa maju.

Mengapa Baru Dipersoalkan Setelah Muktamar?

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham (NTVnews)

Idrus juga mempertanyakan munculnya polemik mengenai buku Islam Ala Prabowo pada momentum setelah Muktamar.

Buku tersebut diketahui telah terbit pada Agustus 2025, sehingga bukan merupakan karya yang baru muncul ke publik. Jika terdapat persoalan substansial mengenai isi buku, menurut Idrus, semestinya kritik dapat disampaikan sejak buku tersebut diterbitkan dan beredar.

"Buku ini terbit Agustus 2025. Artinya, sudah lebih dari satu tahun buku itu hadir dan dibaca publik. Mengapa baru sekarang dipersoalkan, setelah Muktamar?” tutur Waketum Partai Golkar.

Sebagai salah satu kontributor tulisan dalam buku tersebut, Idrus mengaku menyayangkan apabila keberatan terhadap buku baru muncul setelah berlangsung cukup lama.

"Terus terang saya menyayangkan kalau kemudian buku ini dipersoalkan sekarang. Kalau memang sejak awal ada keberatan terhadap judul, isi, atau substansi buku ini, mengapa tidak disampaikan sejak pertama kali buku tersebut diterbitkan? Mengapa tidak sejak awal ditolak atau diberikan catatan dan kritik secara terbuka?” imbuhya.

Menurut Idrus, kritik yang disampaikan sejak awal justru akan jauh lebih sehat karena para penulis maupun pihak yang memiliki keberatan dapat berdialog secara langsung mengenai substansi buku. Dengan demikian, perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi polemik yang kemudian dikaitkan dengan momentum politik atau dinamika organisasi.

"Kalau ada yang tidak setuju, silakan. Kalau ada yang menganggap judulnya kurang tepat, silakan dikritik. Kalau ada substansi yang dianggap keliru, mari kita diskusikan. Tetapi kalau buku sudah terbit, sudah beredar, sudah dibaca, bahkan sudah berlangsung cukup lama, lalu baru dipersoalkan setelah momentum tertentu, tentu publik wajar bertanya: kenapa tidak dari awal?” jelasnya.

Idrus menegaskan bahwa keterlibatannya sebagai salah satu kontributor buku tersebut bukan dalam rangka mengkultuskan sosok Prabowo, apalagi menjadikan agama sebagai alat legitimasi politik.

"Karena saya ikut menulis di dalamnya, saya tentu memahami proses dan semangat yang melatarbelakangi buku ini. Kami menulis bukan untuk membuat legitimasi politik, apalagi menjadikan agama sebagai alat politik. Justru yang ingin kami hadirkan adalah pembacaan tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.” terangnya.

Karena itu, Idrus menilai kritik terhadap buku tetap merupakan sesuatu yang wajar dan sah. Namun, kritik sebaiknya diarahkan pada substansi dan argumentasi, bukan berkembang menjadi prasangka terhadap niat para penulis.

"Kalau ada kritik, mari kita hadapi dengan argumentasi. Kalau ada kekeliruan, mari kita luruskan. Tetapi jangan sampai sebuah buku yang seharusnya menjadi ruang diskusi tentang Islam, kebangsaan dan peradaban justru berubah menjadi sumber polarisasi.” ungkap Idrus.

Idrus juga mempertanyakan apakah munculnya polemik tersebut memiliki kaitan dengan dinamika Muktamar maupun kedekatan hubungan Presiden Prabowo dengan Nahdlatul Ulama, termasuk setelah Presiden memperoleh Kartu Anggota Nahdlatul Ulama atau Kartanu.

"Kritik terhadap buku tentu sah. Perbedaan pandangan juga biasa. Tetapi timing-nya juga patut kita lihat secara jernih. Mengapa baru sekarang? Apakah ada kaitannya dengan dinamika Muktamar? Apakah karena Presiden Prabowo kemudian memperoleh Kartu Anggota Nahdlatul Ulama atau Kartanu?” sambungya.

Idrus meminta agar pertanyaan tersebut tidak dipahami sebagai tuduhan, melainkan sebagai ajakan untuk melakukan tabayyun dan membaca persoalan secara proporsional.

"Saya tidak mengatakan ada motif tertentu. Saya hanya mengajak kita bertanya: mengapa persoalan yang sudah ada sejak Agustus 2025 baru menjadi polemik sekarang? Jangan sampai momentum politik dan dinamika organisasi membuat kita membaca sebuah karya secara tidak objektif.” tegas Idrus.

Idrus juga meminta agar warga Nahdlatul Ulama justru merasa bangga dengan semakin jelasnya identitas ke-NU-an Presiden Prabowo.

"Sebagai warga NU, sejatinya kita harus bangga. Presiden Prabowo bukan hanya menyatakan dirinya dekat dengan NU atau mengaku sebagai bagian dari warga NU, tetapi juga memperjelas identitas tersebut melalui kepemilikan Kartu Anggota Nahdlatul Ulama (Kartanu). Ini seharusnya kita sambut sebagai sesuatu yang positif, bukan justru dipersoalkan. NU harus mampu melihatnya sebagai momentum untuk memperluas kemaslahatan dan kontribusi bagi bangsa,” ujar Idrus.

Sudahi Polarisasi : Muktamar Persatuan dan Kebangkitan

Idrus kemudian mengajak seluruh elemen organisasi dan umat untuk menghentikan polarisasi yang justru berpotensi mengaburkan agenda besar yang lebih penting.

"Sudahilah polarisasi. Niat kita dari awal, Muktamar NU ke-35 ini harus menjadi Muktamar Persatuan, Muktamar Kebangkitan, dan Muktamar untuk merawat tradisi keagamaan Ahlusdunnah Wal Jamaah dan membangun peradaban.” ujarnya.

Menurutnya, forum Muktamar seharusnya tidak hanya menjadi arena kontestasi kepemimpinan, tetapi juga momentum untuk melakukan refleksi besar mengenai masa depan umat, bangsa, dan peradaban.

Perbedaan pilihan dan pandangan merupakan keniscayaan dalam organisasi besar. Namun, setelah proses Muktamar selesai, seluruh elemen harus kembali pada kepentingan yang lebih besar.

"Kita boleh berbeda pilihan, tetapi jangan kehilangan persaudaraan dan persahabatan. Kita boleh berbeda pandangan, berbeda pilihan, tetapi jangan kehilangan tujuan. Yang harus kita bangun adalah persatuan, kebangkitan, dan peradaban. Dalam kerangka itu, sejatinya Ketua Umum Terpilih, Gus Kikim harus kita dukung sepenuhnya dan memberi kesempatan menjalankan kepemimpinannya untuk mewujudkan visi misinya dalam memantapkan Posisi dan Peran NU disamping untuk merawat Tradisi Keagamaan Ahlussunnah Waljamaah, juga dalam kehidupan kebangsaan dan pembentukan Peradaban Kemanusiaan," katanya.

Dengan demikian, menurut Idrus, buku Islam Ala Prabowo semestinya tidak hanya dibaca sebagai buku tentang seorang Presiden, tetapi sebagai pintu masuk untuk mendiskusikan kembali makna keberislaman di ruang publik: apakah Islam hanya berhenti pada identitas dan simbol, ataukah ia menjelma menjadi akhlak, keberpihakan kepada manusia, kemajuan ilmu pengetahuan, dan pembangunan peradaban.

Pada titik itulah, menurut Idrus, keberislaman seorang pemimpin harus dinilai secara lebih utuh—bukan semata dari asal-usul sosial-keagamaannya, tetapi dari keteguhan iman, akhlak, keberpihakan kepada rakyat, serta kontribusinya bagi kemaslahatan dan kemajuan bangsa, pungkas Idrus.