Banyak Tokoh Israel Dukung Sanksi Inggris ke Pemukiman Ilegal di Tepi Barat

Ntvnews.id, Tel Aviv - Keputusan pemerintah Inggris menjatuhkan sanksi terhadap aktivitas pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat mendapat dukungan dari sejumlah tokoh penting Israel. Dukungan tersebut datang dari kalangan yang cukup beragam, termasuk mantan pejabat tinggi pemerintahan dan militer.

DIlansir dari Al Jazeera, Jumat, 11 September 2026, beberapa tokoh yang menyatakan dukungan antara lain mantan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert, Ketua Akademi Sains dan Humaniora Israel David Harel, mantan Kepala Staf Umum Militer Israel Dan Halutz, serta dua mantan menteri, Yuli Tamir dan Roni Bar-On.

Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband pada Selasa, 8 September 2026, mengumumkan pelarangan impor dari permukiman Israel di Tepi Barat. Inggris juga menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan dan individu yang dinilai terlibat dalam ekspansi permukiman tersebut.

Selain itu, Miliband mengumumkan sanksi tambahan terhadap warga Israel yang dianggap ekstremis karena mendukung atau mendorong terjadinya kekerasan terhadap warga Palestina.

Inggris juga akan menolak pemberian izin ekspor terhadap sejumlah komoditas yang dinilai mendukung keberlangsungan pendudukan Israel. Di sisi lain, pemerintah Inggris tetap mempertahankan penangguhan terhadap 30 izin ekspor yang sebelumnya telah diberlakukan.

Baca Juga: Eks PM Israel Dukung Larangan Inggris atas Produk Permukiman di Tepi Barat

Miliband mengatakan pemerintah Inggris berpandangan bahwa telah terjadi "pembersihan etnis terhadap warga Palestina" di Tepi Barat yang diduduki oleh "teroris pemukim ilegal" Israel.

Dalam pernyataan bersama, sejumlah tokoh Israel menilai kebijakan Inggris tersebut merupakan "konsekuensi tak terelakkan" dari kegagalan pemerintah serta aparat keamanan Israel dalam menangani persoalan tersebut.

"Sanksi [diberlakukan] terhadap teroris Yahudi, dan bukan terhadap legitimasi negara Israel. Tidak ada dasar bagi pemerintah [Israel] yang menyatakan bahwa keputusan untuk menjatuhkan sanksi terhadap teroris Yahudi merupakan bentuk antisemitisme," demikian pernyataan resmi tersebut dikutip dari The Guardian.

Inggris bersama Kanada dan 10 negara Eropa lainnya juga mengambil kebijakan untuk membatasi aktivitas perdagangan dengan pemukim ilegal Israel. Negara-negara tersebut sekaligus menyerukan komunitas internasional agar mengambil langkah konkret untuk menghentikan berbagai aktivitas yang menopang keberlangsungan permukiman ilegal Israel.

Arsip - Ekskavator Israel membongkar rumah warga Palestina di desa Deirat, timur Masafer Yatta, di kota Hebron, Tepi Barat selatan Senin, 4 Mei 2026. (Antara)

"Seperti banyak warga Israel dan Palestina lainnya, saya bersyukur atas kepemimpinan moral yang berani dari Miliband. Ini adalah awal yang baik. Jangan berhenti," ucap mantan anggota DPR Israel, Avraham Burg.

Sementara itu, David Harel tidak mendukung aksi boikot secara menyeluruh terhadap Israel. Namun, menurutnya, tindakan yang secara spesifik menyasar pelanggaran di Tepi Barat merupakan langkah yang sah sekaligus mendesak.

"Menghentikan pendudukan [pemukim ilegal Israel] bukan hanya demi warga Palestina. Kita juga sedang berbuat baik untuk kepentingan masa depan Israel sendiri," ujarnya.