Ntvnews.id, Moskow - Presiden Rusia Vladimir Putin dua kali secara terbuka membantah rumor mengenai rencana mobilisasi massal untuk perang di Ukraina dalam sepekan pertama September 2026.
Dilansir dari DW, Jumat, 11 September 2026, menyebut pada 1 September, Putin menyebut kabar tersebut sebagai "omong kosong” dan menilainya sebagai "serangan informasi” yang ditujukan terhadap Rusia. Dua hari berselang, dalam Forum Ekonomi di Vladivostok pada 3 September, Putin kembali menegaskan bahwa "saat ini tidak ada skenario yang mengharuskan dilakukannya mobilisasi.”
Meski demikian, kekhawatiran mengenai kemungkinan mobilisasi tetap muncul di tengah masyarakat Rusia. Layanan DW berbahasa Rusia kemudian menanyakan kepada pembacanya apakah mereka melihat tanda-tanda yang mengarah pada kemungkinan mobilisasi dalam waktu dekat.
Sejumlah pembaca DW yang identitasnya dirahasiakan mengaku cemas menerima surat panggilan resmi dari kantor pendaftaran militer.
"Keponakan saya menerima panggilan untuk verifikasi data,” tulis seorang pembaca dari kota industri Naberezhnye Chelny.
"Saya menerima panggilan yang memerintahkan saya hadir dalam verifikasi data. Saya wiraswasta. Apa yang harus saya lakukan?” tulis seorang pengguna bernama Maxim.
Baca Juga: Hubungan Hungaria dan Rusia Memanas
"Salah satu teman saya, seorang guru sekolah, menerima panggilan melalui portal layanan pemerintah (Gosuslugi) pada 9 Juli untuk memperbarui data pribadinya,” kata pembaca lain, Sergei.
Mereka khawatir surat panggilan tersebut berkaitan dengan kewajiban mengikuti dinas militer ataupun kemungkinan diberlakukannya pembatasan perjalanan ke luar negeri.
Sebagian orang yang menerima surat panggilan bahkan memilih meninggalkan Rusia secepat mungkin sebelum pembatasan keluar negeri diberlakukan.
"Seorang kenalan saya meninggalkan Rusia dua bulan lalu setelah menerima surat panggilan resmi untuk verifikasi data dari kantor pendaftaran wajib militer,” tulis seorang pembaca.
Pergi ke Luar Negeri Dinilai Tak Realistis
Namun, tidak semua warga Rusia menganggap meninggalkan negara dan menetap di luar negeri sebagai pilihan yang realistis apabila mobilisasi benar-benar diberlakukan.
"Soal pergi itu cuma khayalan. Mau ke mana dan yang paling penting: pakai uang dari mana?” tulis seorang pembaca DW.
Kekhawatiran masyarakat juga dipengaruhi laporan mengenai praktik perekrutan paksa. Pada Juni lalu, muncul laporan dari wilayah Penza yang menyebut sejumlah pria dibawa secara paksa ke kantor pendaftaran militer dan dipaksa menandatangani kontrak dengan militer.
Menurut laporan lokal, praktik tersebut meluas hingga memicu aksi protes warga yang membela kerabat dan tetangga mereka. Jurnalis yang mengikuti isu tersebut menyebut penggerebekan serupa masih terus berlangsung.
"Orang-orang ditahan, terutama di dekat pintu masuk gedung apartemen mereka,” kata Lena Lemyasova, seorang jurnalis dari media berita Important Stories (Vazhnye Istorii) kepada DW.
"Sering kali pria yang sedang mabuk. Kendaraan (yang kerap disediakan otoritas setempat) berhenti, orang-orang tak dikenal mendekati mereka. Para pria itu langsung ditangkap dan dibawa pergi. Keluarga serta tetangga mereka tidak lagi mendengar kabar apa pun. Belakangan, terkadang muncul informasi bahwa mereka telah dipindahkan ke unit-unit militer. Mereka sering ditahan di sana sebelum dikirim ke garis depan."
Important Stories merupakan media investigasi yang dipimpin oleh Roman Anin. Ia sebelumnya pernah menjadi editor investigasi selama satu dekade di Novaya Gazeta, salah satu surat kabar independen terkemuka Rusia.
Apa Arti Surat Panggilan Militer?
Arsip - Bendera nasional Rusia terlihat di Kremlin, Moskow, Rusia, 6 Januari 2023. (ANTARA)
Lantas, apakah menerima surat panggilan militer otomatis berarti seseorang akan dikirim ke medan perang?
Pengacara Rusia Artem Klyga menjelaskan bahwa surat panggilan yang dikeluarkan "untuk verifikasi data” tidak secara otomatis berarti penerimanya akan direkrut, dimobilisasi, ataupun dikirim ke medan perang.
Pemberitahuan untuk melakukan verifikasi data merupakan salah satu alasan yang secara hukum diperbolehkan bagi kantor pendaftaran militer untuk memanggil seseorang.
"Panggilan-panggilan ini hanya menunjukkan bahwa kantor pendaftaran militer telah secara signifikan meningkatkan prosedur pendaftaran militer mereka. Jika mobilisasi dimulai, catatan-catatan tersebut akan membantu pihak berwenang dengan cepat memanggil orang-orang yang mereka butuhkan,” jelas Klyga kepada DW.
Di sisi lain, jumlah warga Rusia yang menerima perintah mobilisasi sejak lebih awal juga disebut mengalami peningkatan. Dalam kondisi damai, perintah tersebut tidak mengharuskan penerimanya melakukan tindakan tertentu.
Namun, apabila mobilisasi resmi diumumkan, mereka yang menerima perintah tersebut diwajibkan melapor ke kantor pendaftaran militer yang telah ditentukan.
"Perintah-perintah tersebut diterbitkan sebelum perang dan juga selama perang (melawan Ukraina). Namun, yang berubah pada paruh pertama tahun 2026 adalah perintah yang didistribusikan berjumlah ratusan ribu,” kata pengacara Rusia Timofei Vaskin kepada DW.
"Kami tidak mengetahui angka pastinya karena informasi tersebut bersifat rahasia. Namun, berdasarkan laporan di media sosial dan jumlah pertanyaan yang kami serta rekan-rekan kami terima, peningkatannya sangat drastis, hingga puluhan kali lipat,” tambah pengacara tersebut.
Sementara itu, dekrit Rusia mengenai mobilisasi parsial yang diterbitkan pada 2022 hingga kini belum secara resmi dicabut sehingga secara teknis masih berlaku.
Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov berulang kali menyebut laporan mengenai kemungkinan gelombang mobilisasi baru sebagai "berita palsu.”
Namun, sejumlah kritikus mengingatkan bahwa Peskov sebelumnya juga pernah membantah kemungkinan mobilisasi pada Mei 2022. Saat itu ia mengatakan, "Saat ini, hal ini tidak sedang dibahas.”
Delapan hari setelah pernyataan tersebut, Rusia justru mengumumkan mobilisasi parsial.
Lowongan Spesialis Mobilisasi Meningkat
Indikasi lain muncul dari meningkatnya kebutuhan tenaga yang berkaitan dengan persiapan mobilisasi.
Pada 8 Agustus 2026, DW menemukan sejumlah lowongan kerja di platform perekrutan Rusia, HeadHunter, yang mencari tenaga spesialis persiapan mobilisasi.
Tercatat 40 lowongan untuk posisi tersebut di Moskwa dan wilayah sekitarnya, sementara 13 lainnya tersedia di St Petersburg.
Beberapa perusahaan mencari tenaga yang bertugas memastikan perusahaan mempunyai rencana mobilisasi serta memahami prosedur operasional apabila negara menerapkan sistem ekonomi perang.
Tanggung jawab mereka juga mencakup persiapan menghadapi kondisi darurat, pelaksanaan langkah-langkah pertahanan sipil, hingga membantu perusahaan beralih ke sistem operasional khusus jika terjadi situasi perang.
Lowongan untuk posisi tersebut tidak hanya berasal dari perusahaan swasta, tetapi juga lembaga negara.
Di tengah meningkatnya surat panggilan wajib militer, latihan militer, perluasan sistem pendaftaran militer, serta perekrutan aktif, bantahan pemerintah mengenai kemungkinan mobilisasi belum sepenuhnya meredakan kekhawatiran masyarakat.
"Dari hal ini dapat dilihat bahwa para birokrat telah ditugaskan untuk mempersiapkan sistem menghadapi keputusan apa pun yang mungkin diambil Putin. Jika keputusan tersebut adalah mobilisasi, mereka diharapkan sudah siap,” kata Artem Klyga.
Pada akhir Juli, media independen Agentstvo mencatat terdapat 197 lowongan kerja di seluruh Rusia yang menggunakan istilah "kesiapan mobilisasi”. Selain itu, terdapat lebih dari 2.600 lowongan yang berkaitan dengan "pendaftaran militer” pada platform perekrutan yang sama.
Vladimir Putin di Eastern Economic Forum (Istimewa)