Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (31/8/2026). (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tujuh orang saksi guna mendalami kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa agenda pemeriksaan saksi-saksi tersebut dipusatkan di Palembang, Sumatera Selatan, pada Jumat (11/9).
“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan," kata Budi kepada para jurnalis di Jakarta.
Adapun tujuh saksi yang dipanggil meliputi Direktur CV KK Sriwijaya berinisial YAN, seorang petani/pekebun berinisial ALD, dua pihak swasta yakni YUK dan ASM, serta tiga aparatur sipil negara (ASN) berinisial MAK, JN, dan FF.
Langkah pemeriksaan maraton ini melanjutkan pendalaman sebelumnya, di mana penyidik KPK telah memeriksa delapan saksi pada Kamis (10/9). Jajaran saksi terdahulu mencakup Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim Yulius, Plt Kepala BPKAD Muara Enim Tarmizi Ismail, lima orang ASN (FIZ, YOV, EFR, DW, ERW), serta seorang swasta berinisial IS.
Konstruksi perkara ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilancarkan KPK pada 7–8 Juni 2026. Dalam OTT tersebut, tim penindak mengamankan sejumlah pihak, termasuk Bupati Muara Enim Edison.
Pasca-OTT, KPK secara resmi menetapkan empat orang tersangka pada 9 Juni 2026 terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta gratifikasi di Pemkab Muara Enim Tahun Anggaran 2025–2026.
Selain Bupati Muara Enim Edison, tiga tersangka lainnya adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abi Nurwardani, pegawai pemasaran PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi, serta keponakan Bupati Edison yang bernama Adi Triyadi.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
