Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Jokowi kembali melakukan reshuffle kabinet di ujung periode. Sebanyak 3 menteri, 1 wakil menteri dan 3 kepala lembaga dilantik Senin (20/8) kemarin.

Salah satu menteri yang diganti yakni Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly diganti Supratman Andi Agtas. Pergantian Menkumham ini disinyalir untuk memuluskan pergantian ketua umum Partai Golkar.  

"Tentu kita bisa lihat digantinya Yasonna dari kursi Menkumham sebagai langkah mengamankan hasil Munas Golkar ke depan, yang segera digelar pasca mundurnya Airlangga," ujar Direktur Riset dan Komunikasi Lembaga Survei KedaiKOPI, Ibnu Dwi Cahyo, Jakarta, Selasa 20 Agustus 2024. 

Baca Juga: Dharma-Kun Lolos Calon Independen Pilkada DKI

Direktur Riset dan Komunikasi Lembaga Survei KedaiKOPI Ibnu Dwi Cahyo (Dok.Istimewa)

Dalam konteks ini, pergantian Yasona dapat dianggap sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa Munas Golkar dapat dengan cepat disahkan, mengingat pendaftaran calon kepala daerah yang akan dimulai pada 27 Agustus 2024 memerlukan tanda tangan ketua umum partai, bukan ketua umum sementara seperti Agus Gumiwang.

"Masyarakat melihat penggantian Yasona tentu sangat strategis agar hasil Munas Golkar bisa dengan cepat disahkan, apalagi pendaftaran calon kepala daerah 27 Agustus sudah dekat, pendaftaran ini harus dengan tanda tangan ketum parpol, tidak bisa dilakukan oleh ketum sementara yang saat ini dijabat oleh Agus Gumiwang," jelas Ibnu.

Arifin Tasrif yang digantikan juga bisa dipandang dari sudut pandang politik yang lebih luas. Kedekatannya dengan Megawati dan PDIP mungkin menjadi salah satu alasan mengapa posisinya diubah. Pergantian kabinet ini mencerminkan betapa besar pengaruh politik yang ada di balik keputusan-keputusan tersebut.

"Lalu penggantian Arifin Tasrif, bisa dimaknai karena kedekatannya dengan Megawati, tentu ini bukan lagi rahasia umum." tambahnya.