Ntvnews.id, Jakarta - Komisi VIII DPR mengadakan rapat kerja (raker) untuk mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji 2024 bersama tiga menteri. Namun, ketidakhadiran Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyebabkan anggota Komisi VIII DPR ramai-ramai meminta agar rapat tersebut ditutup.

Sesuai dengan jadwal, rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan haji tahun 2024. Hadir dalam rapat tersebut Wamenag Saiful Rahmat Dasuki, Kepala BPKH Fadlul Imansyah, dan Dirjen Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief, sementara Menag Yaqut tidak hadir, memicu protes dari berbagai fraksi di DPR.

Ketua Komisi VIII DPR, Ashabul Kahfi, menyatakan bahwa rapat ini adalah kesempatan terakhir untuk mengevaluasi kinerja kementerian terkait. Selain itu, Menhub Budi Karya dan Menkes Budi Sadikin juga tidak hadir dalam rapat tersebut.

Baca Juga: Dari Bandung, Mahasiswa ITB Demo di Depan Gedung DPR RI

"Untuk menghargai, walaupun bahan laporan itu sudah disampaikan ke kami, tapi saya ingin secara resmi melalui rapat hari ini," kata Ashabul dalam rapat tersebut.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Wachid, menegaskan bahwa Menag Yaqut seharusnya hadir dalam rapat ini. Dia juga menyinggung gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang selalu berhati-hati dalam mengambil kebijakan.

"Harusnya beliau (Menag) hadir mewakili pemerintah, mewakili Presiden membantu Pak Presiden, Pak Jokowi. Di sini harusnya beliau hadir, karena beliau harus berkaca pada Presiden yang telah sosialisasi ke mana saja," ujar Abdul.

"Pak Jokowi sudah kumpulkan semua kabinet menyampaikan permohonan maaf bila mana dalam tugasnya ada kesalahan kekhilafan," tambahnya.