Gelar Seminar, PPRA 67 Usulkan Strategi untuk Memperkuat Pencapaian Full Democracy

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 3 Okt 2024, 14:40
Dedi
Penulis
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
Hadi Tjahjanto di Semnas Lemhanas Hadi Tjahjanto di Semnas Lemhanas (Dok. Istimewa)

Ntvnews.id, Jakarta - Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 67 Lemhannas RI menyelenggarakan Seminar Nasional pada 2 Oktober 2024 bertempat di Lemhannas RI, Jakarta.

Kegiatan yang mengangkat tema “Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Memperkuat Demokrasi” ini, menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI Marsekal TNI (Purn.) Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P. sebagai pembicara kunci.

Selain itu, turut hadir tiga narasumber ahli, yaitu Pakar Hukum Tata Negara, Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun, Prof. D.r Margarito Kamis, S.H., M. Hum.; Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, M.Si.; dan Dosen Tetap Ilmu Hukum Universitas Tarumanegara, Dr. H. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M.

Kegiatan ini akan membahas berbagai cara untuk meningkatkan demokrasi Indonesia untuk mencapai negara "Full Democracy". Strategi-strategi ini termasuk mengubah sistem hukum untuk meningkatkan budaya politik, meningkatkan peran lembaga yudikatif, dan meningkatkan budaya politik masyarakat.

Hadi Tjahjanto di Semnas Lemhanas <b>(Dok. Istimewa)</b> Hadi Tjahjanto di Semnas Lemhanas (Dok. Istimewa)

Untuk memperkuat demokrasi, diperlukan budaya politik yang kuat dan matang, namun salah satu penyebab utama lemahnya budaya politik di Indonesia adalah rendahnya partisipasi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelibatan masyarakat secara inklusif dalam proses politik dan partisipasi yang terbatas. Budaya politik yang berkembang cenderung pasif, bergantung pada arahan elit politik, dan tanpa adanya keterlibatan aktif.

Budaya politik Indonesia hampir tidak berubah setelah reformasi, meskipun struktur dan fungsi sistem politik berubah. Ini dibuktikan oleh berbagai ancaman yang muncul selama pemilu, seperti isu politik uang, nepotisme, dan dinasti politik, serta banyaknya disinformasi.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendukung budaya politik yang lebih baik dalam demokrasi, dan ini menjadi tantangan bagi Indonesia untuk mencapai "Full Democracy".
Meski Indonesia memiliki populasi pemilih muda yang potensial, namun kelompok ini justru rentan dipengaruhi oleh hoax yang tersebar di media sosial.

Halaman
x|close