Ntvnews.id, Jakarta - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran yang berlangsung pada hari ini, Minggu (20/10/2024). Ketum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, berharap agar kepemimpinan Prabowo dapat berjalan dengan baik dan membawa manfaat bagi bangsa dan negara.

"Semoga dapat menjalankan mandat rakyat, bangsa, dan negara selama lima tahun ke depan sejalan isi sumpah atas nama Allah. Yakni 'bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya," kata Haedar dalam keterangannya, yang diterima ntvnews, Senin (21/10/2024).

Haedar juga berharap bahwa dalam menjalankan pemerintahan ke depan, Prabowo-Gibran akan tetap berpegang teguh pada Undang-Undang Dasar serta menjalankan semua peraturan dan undang-undang yang ada dengan sepenuhnya. Selain itu, diharapkan mereka akan setia berbakti kepada negara dan bangsa.

Menurut Haedar, Muhammadiyah juga menyampaikan tujuh poin apresiasi dan harapan kepada pasangan Prabowo-Gibran. Berikut beberapa apresiasi dan harapan Muhammadiyah terkait dengan pidato Presiden Prabowo Subianto hari ini.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir. (Antara)

Muhammadiyah menilai bahwa dalam pidato Presiden Prabowo, terdapat komitmen terhadap penjagaan konstitusi, penegakan hukum, dan upaya pemberantasan korupsi. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmennya terhadap kedaulatan pangan, penanggulangan kemiskinan, politik luar negeri yang bebas aktif, serta pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab.

Muhammadiyah juga mengapresiasi keterbukaan dan kejujuran Presiden Prabowo dalam menghadapi kenyataan yang ada. Pemerintahan baru diharapkan mampu mewujudkan Asta Cita, yakni delapan visi pembangunan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo.

Muhammadiyah menekankan pentingnya menjaga dan mengonsolidasikan demokrasi yang substantif agar menjadi agenda utama dalam memperkuat sistem politik Indonesia. Dengan begitu, akan tercipta ruang yang lebih luas bagi pandangan-pandangan kritis yang bertanggung jawab, demi menjaga keseimbangan kekuasaan atau "checks and balances" dalam kehidupan bernegara.