Prabowo Buka-bukaan Soal Bentuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 23 Okt 2024, 20:30
Muslimin Trisyuliono
Penulis
Siti Ruqoyah
Editor
Bagikan
Presiden Prabowo dalam sidang kabinet perdana/Ist Presiden Prabowo dalam sidang kabinet perdana/Ist

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto buka suara soal membentuk Badan Percepatan Pengetasan Kemiskinan dalam pemerintahannya.

Menurut Prabowo berdirinya badan ini bertujuan agar kesulitan yang ada dapat cepat diatasi.

Hal tersebut diungkapkan Prabowo dalam rapat Kabinet Merah Putih perdana di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, (23/10/2024).

"Bukan saya ingin mencampuri pekerjaannya kementerian-kementerian, tidak. Tapi saya ingin membantu, di mana ada bottle-neck, di mana ada kesulitan segera kita atasi. Mari lah kita jujur mengakui bahwa birokrasi di kita sangat terkenal, sangat terkenal ribetnya, sangat terkenal lambatnya," kata Prabowo.

Lebih lanjut ia menjelaskan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan ini nantinya akan mempelajari dan memonitor semua program perlindungan sosial dan bantuan supaya tepat sasaran ke golongan masyarakat yang memerlukan bantuan.

Baca juga: Prabowo: Yang Tidak Dukung Program Makan Bergizi, Silakan Keluar Pemerintahan

"Badan ini akan mempelajari, akan mengikuti semua program-program perlindungan sosial, semua program-program bantuan ke bagian golongan rakyat yang masih perlu bantuan," kata Prabowo.

Untuk diketahui Prabowo menunjuk Budiman Sudjatmiko menjadi Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Sebelumnya, Budiman mengaku telah diberikan mandat oleh Prabowo untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia secara maksimal selama periode 2024-2029.

"Seluruh persoalan kemiskinan itu harus bisa ditekan habis sampai lima tahun ke depan, dan itu menjadi tanggung jawab badan yang kami pimpin," kata Budiman.

Baca juga: Prabowo di Sidang Kabinet: yang Tak Mendukung Makan Bergizi Gratis Silahkan Keluar dari Pemerintahan

Budiman menjelaskan badan yang ia pimpin akan berkoordinasi dengan kegiatan pengentasan kemiskinan di beberapa kementerian, di antaranya Kementerian Desa, Tenaga Kerja, Perindustrian, Kominfo, Pendidikan, hingga Kesehatan.

Dengan koordinasi itu, Budiman menilai mereka akan mendapatkan data-data yang valid dan objektif serta dinamis.

Halaman
x|close