Ntvnews.id, Jakarta - Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Maliki menekankan urgensi proses integrasi data antarkementerian/lembaga (K/L) program bantuan sosial (bansos).

"Penargetan yang tajam dan akurat diperlukan agar program tepat sasaran, mengingat jumlah penduduk miskin ekstrem yang sudah sangat rendah," ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Proses integrasi data program bansos itu mencakup Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), lalu Education Manangement Information System (EMIS) Kementerian Agama.

baca juga: Fadli Zon Yakin Industri Musik Indonesia Bisa Tembus Pasar Global Seperti K-pop

Kemudian, juga data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN), hingga Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE),

"Registrasi Sosial-Ekonomi (Regsosek) menjadi dasar dalam proses integrasi tersebut," kata dia.

Selain melakukan integrasi program bansos sepanjang hayat sesuai kerentanan dan peningkatan pendapatan, arahan Bappenas terkait pengentasan kemiskinan ekstrem juga dilakukan melalui peningkatan akurasi sasaran program penanggulangan kemiskinan melalui data tunggal dan terintegrasi antar K/L, menerapkan skema graduasi, serta mendorong pemberian infrastruktur dasar dan layanan dasar untuk masyarakat miskin dan rentan.