Protes Malaysia ini muncul tak lama setelah China juga menyatakan keberatan atas kedua UU baru Filipina tersebut. Pada Jumat, 8 November, Duta Besar Filipina di Beijing dipanggil oleh otoritas China untuk menerima protes diplomatik.

Baca Juga: Malaysia Sebut Lagu APT Rose BLACKPINK Berbahaya, Kenapa?

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menyebut bahwa UU baru Filipina secara ilegal mencakup wilayah yang China klaim, seperti Pulau Huangyan (Scarborough Shoal) dan Kepulauan Nansha (Spratly).

Mao menegaskan, "UU ini merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan dan hak maritim China."

Mao juga mendesak Filipina untuk menghormati kedaulatan China dan menghindari tindakan sepihak yang dapat memperburuk situasi di Laut China Selatan.

Sementara itu, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr menyatakan bahwa kedua UU tersebut mencerminkan komitmen negaranya terhadap tatanan internasional berbasis aturan dan perlindungan hak Filipina untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara damai di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).