Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan bahwa penataan organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terus dipercepat untuk memastikan optimalisasi kinerja kementerian terkait.

Pernyataan ini disampaikan Rini setelah pertemuannya dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Jakarta pada Jumat (15/11).

Ia menjelaskan bahwa pembentukan kementerian ini dirancang untuk menjadi ujung tombak dalam mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia.

Baca juga: Nahas! Pelajar Asal Bogor Tewas Mengenaskan Dihantam Truk di Narogong

“Presiden Prabowo Subianto mendirikan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dengan tujuan menciptakan pembangunan infrastruktur yang lebih merata dari Aceh hingga Papua. Kementerian PANRB siap mendukung langkah tersebut sesuai tugas dan kewenangan kami,” ujar Rini dikutip dari Antara, Jakarta, akhir pekan lalu. 

Dalam pertemuan tersebut, salah satu fokus pembahasan adalah pemisahan tugas antara dua kementerian teknis yang berada di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Rini menjelaskan bahwa kedua kementerian tersebut akan melanjutkan tugas yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dengan penyesuaian dan penguatan tertentu.