"Bahkan mengeluarkan dana dari rekeningnya saja itu dihambat sedemikian rupa," imbuhnya.

Hasto menilai, ada upaya menjadikan para kepala daerah sebagai kaki tangan presiden. Sehingga cara-cara yang ia paparkan tadi pun dilakukan.

"Jadi berbagai instrumen kekuasaan sudah masuk, karena banyak yang ingin menempatkan kepala-kepala daerah itu seperti hulu balang raja. Itu suasana kebatinan yang ingin dibangun," tuturnya. 

Sebelumnya, PDIP juga menuding kepolisian tak netral dalam Pilkada Jawa Tengah (Jateng) 2024. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemberian paket sembako kepada aparatur desa oleh polisi, semasa Pilkada berlangsung. 

"Kami melihat bahwa, khususnya di Jawa Tengah telah terjadi pergerakan di mana menggunakan modus yaitu dari kepolisian menyerahkan minyak atau sembako kepada kepala desa, kepala desa," ujar Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional DPP PDIP, Ronny Talapessy, dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 20 November 2024.

Menurut Ronny, pemberian paket sembako ke kepala desa (kades) oleh kepolisian terjadi bukan hanya di satu lokasi di Jateng. "Ini terjadi di beberapa wilayah," ucapnya.

Persoalan itu sudah dilaporkan ke pihak terkait. Lebih lanjut, PDIP mengimbau agar masyarakat melapor dan menolak apabila ada pemberian sembako guna mendukung calon tertentu di Pilkada Jateng 2024.