Wamenkop Sebut Koperasi Jadi Solusi untuk Hindari Rentenir

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 22 Nov 2024, 13:18
Akbar Mubarok
Penulis
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono membuka Rapat Kerja Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa Perhimpunan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Indonesia di Padang, Sumatera Barat. Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono membuka Rapat Kerja Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa Perhimpunan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Indonesia di Padang, Sumatera Barat. ((Antara (Kemenkop) ))

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menyatakan bahwa koperasi merupakan salah satu solusi bagi pelaku usaha mikro, ultra mikro, serta masyarakat, terutama yang termasuk dalam kelas menengah ke bawah, untuk terhindar dari jeratan rentenir.

Dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa Perhimpunan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Indonesia di Padang, Sumatera Barat, Kamis 21 November lalu, Ferry menambahkan bahwa koperasi juga merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah kemiskinan ekstrem.

Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang, turun sebesar 0,33 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 25,9 juta orang.

Baca Juga: Gila! Wanita Dianiaya Rentenir, Kaki Ditendang Wajah Dipukul

BMT adalah lembaga keuangan syariah yang terdiri dari individu atau badan hukum, yang didirikan berdasarkan prinsip koperasi dan syariah, BMT dibentuk oleh masyarakat setempat dengan mengumpulkan modal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela.

Dalam konteks ekonomi yang lebih luas, Ferry menilai bahwa BMT memiliki peran strategis dalam mendorong pengembangan sistem keuangan syariah di Indonesia, yang saat ini tengah didorong oleh pemerintah.

Dengan jumlah penduduk Muslim yang sangat besar, BMT memiliki potensi besar untuk berperan dalam ekosistem ekonomi syariah.

Ferry menegaskan bahwa Kemenkop siap memberikan dukungan lebih kepada BMT di seluruh Indonesia, terutama dalam hal pembiayaan yang dapat disalurkan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, agar BMT memiliki likuiditas yang memadai.

Halaman
x|close