Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya pendekatan yang hati-hati dan berbasis budaya dalam menyelesaikan konflik.

Selain memperhatikan aspek hukum formal, beliau juga menekankan perlunya memastikan setiap keputusan yang diambil didasari oleh kesepakatan budaya yang kokoh.

“Itu harus kuat sekalilah di situ. Berkali-kali Pak Menteri (Dalam Negeri) titip, jangan terburu-buru,” katanya, Senin, 25 November 2024.

Bima Arya menyampaikan hal tersebut saat mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno meninjau pengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), kunjungan ini bertujuan untuk memeriksa kondisi logistik dan hunian sementara (huntara), serta untuk menangani konflik sosial yang terjadi di wilayah tersebut.

Baca Juga: Wamendagri Fokus Evaluasi Pelayanan Publik Selama Sebulan Kerja

Bima menekankan pentingnya menghindari pendekatan yang terburu-buru, yang dapat memicu ketegangan yang tidak diinginkan. Ia juga mengusulkan agar pembagian tugas dilakukan bersama dengan melibatkan tokoh adat, guna merumuskan penyelesaian konflik yang berlandaskan pada kearifan lokal. pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat legitimasi keputusan di masyarakat, terutama dalam konteks yang sensitif menjelang Pilkada.

“Kalau diperlukan mungkin juga bisa dibuat task force bersama antara tokoh adat, tahapan-tahapan secara kultural supaya lebih kuat lagi. Apalagi ini ada tahapan-tahapan Pilkada dan lain-lain,” ungkapnya.