Ntvnews.id, Jakarta - Peneliti senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Profesor Lili Romli memaknai pidato politik Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V sebagai sinyal pertai tersebut untuk berposisi di luar pemerintahan.
Megawati menilai arah pidato presiden ke-5 Republik Indonesia itu tidak akan berkoalisi dengan pemerintahan mendatang.
PDI Perjuangan akan berada di koalisinya sendiri untuk mengawal kabinet pemerintahan yang akan terbentuk pada Oktober 2024.
"Saya kira dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan ibu Megawati sangat jelas. Pertama, dia mengucapkan terima kasih kepada teman-teman koalisi yang hadir. Dan yang diundang teman-teman koalisinya, bukan partai yang lain, apalagi Pak Jokowi. Kedua, dia mengatakan Pemilu Pilpres ini betul-betul TSM (terstruktur, sistematis, dan masif). Ketiga, dia juga mengkritik tentang adanya pelanggaran etik," ujar Prof. Lili Romli saat menjadi narasumber dalam program NTV Prime di Nusantara TV, Jumat (24/5/2024).
"Ketiga hal itu sebagai sinyal PDI Perjuangan akan mengambil posisi di luar pemerintahan, meskipun istilah dia di dalam sistem presidensial tidak ada istilah oposisi. Tetapi dia akan berada di luar pemerintahan untuk melakukan kontrol," sambungnya.
Posisi PDI Perjuangan akan menjadi oposisi menurutnya akan baik untuk sistem demokrasi di Indonesia. Partai politik yang berada di luar pemerintahan dibutuhkan untuk mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan.
"PDI Perjuangan sudah terbiasa berada di luar pemerintahan. Tapi juga sudah menjadi rahasia umum di internal partai memang masih ada tarik ulur. Ada yang ingin bergabung, tetapi ada juga yang ingin tetap di luar pemerintahan. Tapi, selama kepemimpinan ada pada ibu Megawati, saya kira mereka akan tegak lurus mengikuti perintah dari Megawati," tambah Prof. Lili Romli.