"Proses ini bisa berlanjut ke ranah pidana. Jika Bawaslu tegas, hal ini bisa memberikan efek jera bagi ASN yang tidak netral," tambah Tito.

Tito juga menjelaskan bahwa sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berperan penting dalam mendukung persiapan Pilkada.

Baca juga: Litbang Kompas di Jateng: Luthfi-Yasin 59,44 % Kalahkan Andika-Hendi

Kemendagri berkomitmen untuk mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyukseskan pilkada, termasuk dalam hal keamanan, anggaran, serta sarana dan prasarana.

"Kami juga meminta Bawaslu untuk berperan aktif, memberikan dukungan dalam hal anggaran dan fasilitas. Pemerintah juga memberikan data pemilih potensial," ujar Tito.

Tito berharap Pilkada Serentak 2024 dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan damai. Dia juga menambahkan bahwa pemerintah, bersama penyelenggara pemilu dan DPR, akan membuka kesempatan untuk mengevaluasi pelaksanaan pilkada guna meningkatkan kualitas di masa depan.

(Sumber: Antara)