Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Jazilul Fawaid, mengusulkan agar pemilihan gubernur dan wakil gubernur di tingkat provinsi dilakukan oleh DPRD provinsi masing-masing, bukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat.

Usulan ini didasarkan pada tingginya biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk pelaksanaan Pilkada.

Menurut Jazilul, tingginya biaya Pilkada terlihat dari Pilkada 2024. Sebagai contoh, Pemerintah mengeluarkan lebih dari Rp1 triliun hanya untuk Pilkada di Jawa Barat, belum termasuk biaya di wilayah lainnya.

Baca Juga: 5 Kontroversi Dharma Pongrekun di Pilkada Jakarta, Hilangkan Lampu Merah hingga Teori Dajjal

"Itu bukan anggaran yang kecil. Kalau yang Rp1 triliun itu diberikan ke salah satu kabupaten di salah satu provinsi, di NTT misalnya, itu bisa membuat ekonomi bangkit," kata Jazilul di Jakarta, Kamis, dilansir dari Antara, Jumat, 29 November 2024.

Ia menambahkan bahwa otonomi daerah sejatinya diberikan kepada kabupaten/kota, sehingga pemilihan langsung cukup dilakukan di tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap Pilkada langsung di tingkat provinsi.

Meski demikian, Jazilul menegaskan bahwa demokrasi harus tetap berjalan, dan rakyat harus mendapatkan kesempatan berpartisipasi. Namun, penggunaan anggaran juga perlu menjadi perhatian.