Sebelumnya, koalisi aktivis lain juga mengajukan aduan pada Senin, 2 Desember 2024, yang menuduh Sara melakukan tindak korupsi dan pelanggaran jabatan.

Meskipun Sara membantah telah menyelewengkan dana publik, tidak jelas apakah salah satu dari dua aduan tersebut akan mendapat dukungan dari sepertiga anggota parlemen yang diperlukan untuk dibawa ke sidang Senat.

Baca Juga: Politik Filipina Makin Panas, Wapres Sara Duterte Digugat Kepolisian

Walaupun sekutu-sekutu politik Marcos Jr menguasai mayoritas di DPR, Presiden Filipina tersebut menyebutkan bahwa upaya pemakzulan hanya akan membuang waktu. Berdasarkan Konstitusi Filipina, seseorang tidak bisa dimakzulkan lebih dari sekali dalam setahun, yang berarti DPR harus memilih salah satu aduan atau menggabungkannya.

Aduan terbaru ini semakin menambah beban hukum Sara, yang juga tengah diselidiki atas dugaan ancaman pembunuhan terhadap Marcos Jr dan dugaan penyalahgunaan dana pemerintah. Sara dipanggil oleh otoritas hukum Filipina setelah mengaku telah memberi instruksi kepada salah satu pengawalnya untuk membunuh Marcos Jr jika dia tewas terlebih dahulu.

Namun, dia kemudian menyatakan bahwa pernyataannya telah disalahartikan. Selain itu, Sara juga diselidiki oleh DPR Filipina, yang dipimpin oleh Martin Romualdez, sepupu Marcos Jr, terkait dugaan penyalahgunaan dana pemerintah senilai jutaan dolar Amerika.