Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, mengajak anggota Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) untuk mendukung penguatan hukum dan pembangunan ekonomi Indonesia, sejalan dengan fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Peradi di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, pada Kamis, Yusril menjelaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo memiliki delapan misi utama yang tertuang dalam Astacita.

Dari delapan poin tersebut, ia menyoroti dua isu besar yang saling berkaitan dan membutuhkan perhatian utama, yakni masalah ekonomi dan hukum.

Baca Juga: Yusril: Mary Jane Dilarang Masuk Indonesia Seumur Hidup

"Kemajuan ekonomi tergantung pada situasi keamanan, sudah tergantung pada arus investasi perdagangan dan jasa. Bagaimana orang mau investasi negara ini kalau tidak ada kepastian hukum," katanya, Jumat 6 Desember 2024.

Dia memberikan contoh masalah tanah dan kepemilikan perusahaan yang diambil secara sewenang-wenang, yang merupakan dua isu hukum yang berdampak besar terhadap kemajuan ekonomi, terutama dalam hal investasi.

"Kalau tidak ada kepastian hukum orang tidak berani berinvestasi," ucapnya.